Irwan Djohan Tolak Mobil Toyota Harier untuk Pimpinan Dewan

Irwan Djohan Tolak Mobil Toyota Harier untuk Pimpinan Dewan

BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Teuku Irwan Djohan, menolak pengadaan mobil dinas jenis Toyota Harier untuk pimpinan dewan. Menurutnya pengadaan mobil ini merupakan keputusan kolektif lembaga DPR Aceh yang membuat dirinya serba salah.

“Kebijakan-kebijakan DPRA itu adalah kebijakan kolektif, kebijakan bersama. Dan juga Wakil Ketua DPR itu bukan atasan dari anggota DPR, beda antara kepala dinas dengan bawahannya,” ujar Teuku Irwan Djohan kepada portalsatu.com, Selasa, 14 April 2015 sore.

Menurutnya pimpinan DPR, baik ketua maupun wakil ketua tidak memiliki bawahan yang bisa diperintah seperti di SKPA. “Gak bisa kami marahin, atau kami perlakukan seenaknya. Nanti bisa saja mereka menjawab, maaf kita sama, anda anggota saya anggota, hanya posisi administrasi saja anda berbeda,” katanya.

Politisi NasDem ini mengatakan semua keputusan DPRA seperti APBA dan bahkan pengadaan mobil dinas untuk pimpinan dewan merupakan keputusan kolektif. “Bang Irwan ada rekamannya, ada fakta, ada yang Bang Irwan jadikan data, termasuk soal mobil ini. Berulang kali Bang Irwan meminta Inova, tapi dikatakan gak bisa. Terakhir, karena memang tidak bisa, Bang Irwan berfikir ke depan ini pasti akan bermasalah, Bang Irwan harus punya bukti otentik, jangan cuma Bang Irwan ngomong: saya sudah nolak, saya sudah nolak,” ujarnya.

Hal ini kembali ditegaskan Irwan Djohan dalam akun facebooknya: facebook.com/irwan.djohan pada Rabu dinihari, 15 April 2015. Berikut kutipan lengkap pernyataan Irwan Djohan soal mobil dinas pimpinan dewan:

“Para sahabat Facebook yang terhormat… Izinkan saya memberikan sedikit penjelasan terkait penolakan saya atas TOYOTA HARRIER, dan lebih memilih TOYOTA KIJANG INNOVA sebagai kenderaan dinas Wakil Ketua II DPRA.

Begini… Saya tidak tahu berapa harga satu unit TOYOTA HARRIER… Tapi dugaan saya harga TOYOTA KIJANG INNOVA akan lebih murah, sehingga bisa menghemat pengeluaran Pemerintah Aceh.

Selain alasan penghematan, penggunaan Toyota Kijang Innova saya rasa akan lebih merakyat dibandingkan Toyota Harrier.

Ada yang mengatakan, “kenapa tidak pakai Toyota Avanza?”

Ya… Toyota Avanza pasti akan lebih merakyat dan lebih murah lagi, tetapi menurut saya agak berat untuk diajak keliling ke pelosok-pelosok Aceh jika saya harus keluar masuk kampung ke berbagai lokasi di Aceh dalam rangka menjalankan tugas DPRA… Bahkan banyak sahabat Facebook yang berpikir jernih dan objektif, bahwa jenis kendaraan yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja Pimpinan DPRA seharusnya jenis 4WD (Four Wheel Drive).

Ada yang mengatakan, “kenapa tidak pakai Toyota Fortuner yang lama?”

Begini… Kalau menggunakan Toyota Fortuner tahun 2010 yang selama 6 bulan ini dipinjamkan oleh Sekretariat DPRA kepada saya, menurut saya kesan di mata publik tetap adalah mobil mewah… Selain itu, biaya perawatan dan bahan bakar Toyota Fortuner lama akan lebih tinggi… Selama saya pakai, dalam sebulan untuk BBM-nya sekitar Rp 1,5 juta.

Ada juga yang mengatakan, “kenapa tidak sewa saja, daripada beli?”

Coba dihitung, berapa biaya sewa mobil selama 5 tahun?

Ada juga yang mengatakan, “Pimpinan DPRA tidak usah dikasih mobil, pakai mobil pribadi saja.”

Oh, saya rasa ini tidak realistis… Seorang Camat pun punya mobil dinas… Mobil pribadi saya saat ini adalah Suzuki APV tahun 2005 dan mobil Honda Jazz tahun 2014… Jujur saja, saya merasa segan kalau harus menghadiri undangan-undangan acara resmi, seperti menjemput Menteri, Duta Besar, DPR-RI dengan kedua jenis mobil tersebut… Apalagi jika harus menghadiri undangan acara di pendopo gubernur… Pernah saya ke kantor DPRA dengan Suzuki APV saya, dan memarkir mobil itu di tempat parkir khusus Pimpinan DPRA… Seorang satpam datang mendekati mobil dan menegur bahwa tempat itu khusus untuk parkir Pimpinan DPRA.

Perlu diketahui juga… Selain alasan-alasan tersebut… Jujur saya akui, bahwa ini adalah upaya PENCITRAAN saya di hadapan rakyat… Saya ingin memberikan CITRA pemerintah yang sederhana, tidak mewah… Sehingga saya berharap gaya hidup sederhana ini bisa diikuti (menular) ke para penyelenggara pemerintahan lainnya di Aceh… Disamping diikuti oleh pemerintahan, gaya hidup sederhana tersebut saya harapkan juga bisa diikuti oleh masyarakat… Yaitu gaya hidup yang tidak mendewakan materi, serta tidak mengukur kesuksesan dari kemewahan penampilan.

Jika pemerintah mempertontonkan kemewahan, maka sedikit atau banyak akan ada orang-orang yang tergiur untuk meniru… Dan itu secara perlahan akan melahirkan paradigma berpikir, bahwa yang disebut orang sukses itu adalah orang yang sudah tampil serba ‘wah’ dengan balutan pakaian mahal, rumah besar, dan mobil mewah… Dan saya khawatir hal itu menumbuhkan budaya konsumtif, hedonis, dan materialistis… Yang pada akhirnya berakibat pada perlombaan mengumpulkan materi tanpa mau peduli bagaimana cara mendapatkannya.

Selain itu… Tujuan saya lainnya adalah untuk menumbuhkan kembali rasa percaya publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang selama ini sudah pupus.

Sahabat Facebook yang terhormat… Saya yakin tidak semua orang mau menerima penjelasan saya… Karena pemikiran orang berbeda-beda… Saya tidak akan mampu untuk memuaskan semua orang, apalagi yang belum mengenal saya secara dekat… Tentulah kecurigaan yang mereka kedepankan… Dan itu hal yang biasa bagi bangsa Aceh yang sudah puluhan tahun hidup dalam suasana konflik yang penuh dengan suasana saling curiga… Saya mengucapkan terimakasih atas semua komentar terkait masalah ini.”[]

Leave a Reply