Ini Susunan Tim Advokasi Kewenangan Aceh

BANDA ACEH – Setelah menggelar rapat lanjutan, seluruh Komisi A dari DPRK Kabupaten Kota dan Komisi A DPR Aceh akhirnya membentuk tim advokasi kewenangan Aceh sesuai dengan MoU Helsinki, Rabu 19 September 2012.

Rapat lanjutan itu sendiri membahas tentang Rancangan Peraturan Pemerintah Aceh sebagai wujud turunan dari implementasi MoU Helsinki 15 Agustus 2005 dan turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Rapat dihadiri unsur pimpinan Komisi A DPRK se-Aceh dan dimulai pukul 10.00 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRA Adnan Beuransah. Rapat yang direncanakan berakhir menjelang shalat zuhur itu harus dilanjutkan pada pukul 14.00 WIB untuk melakukan pemilihan koordinator tim, pembagian tugas, dan titik advokasi. Rapat baru berakhir pukul 15.45 WIB.

Tim Advokasi Kewenangan Aceh nantinya akan bekerja untuk melahirkan Peraturan Pemerintah untuk Aceh.

"Ada enam Peraturan Pemerintah dan satu Peraturan Presiden yang berkaitan tentang Aceh. Jika PP ini tidak ada, Pemerintah Aceh tidak bisa menjalankan pemerintahan yang baik karena berbentur dengan peraturan perundang-undangan yang ada secara nasional," ujar Suadi Sulaiman, Juru Bicara Tim Advokasi yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRK Pidie.

Berikut Komposisi Tim Advokasi Kewenangan Aceh:

Ketua Tim: Ketua Komisi A DPR Aceh
Wakil I: Bahrom Mohd. Rasyid (Ketua Komisi A DPRK Pidie Jaya), membidangi Konflik Regulasi antara MoU Helsinki 15 Agustus 2005 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Wakil II: Amiruddin B (Ketua Komisi A DPRK Aceh Utara), membidangi Penyusunan Draft RPP Kewenangan Aceh.

Wakil III: Reza Mulyadi (Ketua Komisi A DPRK Aceh Barat Daya), membidangi RPP Pertanahan dan RPP Migas.

Sekretaris: Sekretaris Komisi A DPRA

Juru Bicara: Suadi Sulaiman (Komisi A DPRK Pidie).[]

  • Uncategorized

Leave a Reply