Ini Subtansi Materi Qanun KKR

BANDA ACEH – Qanun KKR yang sedang dibahas oleh Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengatur berbagai hal terkait penanganan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu di Aceh.

Abdullah Saleh, Sekretaris Banleg DPRA mengatakan, dalam Qanun KKR dimuat berbagai hal yang berkaitan dengan reparasi, rehabilitasi, kompensasi, dan rekonsiliasi. Namun, kekhususan dari qanun tersebut adalah mengenai pengungkapan kebenaran.

“Prinsip dasar (Qanun-red) KKR ini dalam rangka pengungkapan kebenaran. Setelah itu ada tindakan yang wajib dilakukan, yaitu reparasi dan rekonsiliasi,” kata Abdullah Saleh saat ditemui di ruang serbaguna DPRA, Banda Aceh, Rabu 16 Mei 2012.

Pengungkapan kebenaran tersebut tak lain bertujuan dalam rangka rekonsiliasi. Adanya pengakuan dari pelaku, kemudian juga ada permohonan oleh pelaku untuk dimaafkan, dan tindakan memaafkan dari korban. Selanjutnya, pemberian kompensasi, reparasi, dan rehabilitasi.

“Setelah proses pengungkapan kebenaran, baru dilakukan reparasi dan rekonsiliasi. Reparasi artinya pemulihan, ada yang (sifatnya-red) penanganan segera. Pemulihan hak-hak korban,” kata Abdullah Saleh.

Selain itu, Qanun KKR Aceh juga mengatur tentang azas, tujuan, dan prinsip kerja KKR. Juga tentang kelembagaan, pembentukan struktur dan pertanggungjawaban kelembagaan.

Untuk komisioner lembaga KKR, perekrutan awalnya dilakukan oleh gubernur. Nama-nama tersebut kemudian diserahkan ke DPRA untuk melalui fit and propert test.

Hari ini, sidang finalisasi draft rancangan KKR terus dibahas hingga sore hari, dan akan terus dilanjutkan hingga keseluruhan isi yang berjumlah 60 pasal itu selesai dibahas. “Hari ini kita finalisasi di tingkat legislasi untuk dijadikan draft inisiatif DPRA, setelah sebelumnya mendapat pengesahan paripurna khusus terlebih dahulu.”

Draft awal Qanun KKR ini merupakan hasil rumusan para aktivis masyarakat sipil Aceh. Pada sidang finalisasi di DPRA, beberapa aktivis masyarakat sipil juga hadir, dari Koalisi NGO HAM Aceh, Kontras Aceh, LBH Banda Aceh, dan Walhi Aceh. Draft awal tersebut  mengalami beberapa perubahan saat dibahas oleh Banleg DPRA.

“Draft yang diberikan oleh kalangan masyarakat sipil ini sudah sangat membantu. Sebagai acuan dan frame awal,” kata Abdullah Saleh. “Dalam finalisasi kita juga ikut sertakan mereka (aktivis masyarakat sipil-red). Termasuk meminta kejelasan rasio-rasio dari perumusan subtansi pasal-pasal,” tambah Abdullah Saleh.

Ia mengatakan, pihaknya berharap, dalam waktu yang tidak lama, Qanun KKR tersebut sudah bisa dibahas secara lebih meluas, bersama dengan pemerintah dan berbagai stakeholder lainnya. Sehingga lembaga KKR segera bisa diwujudkan.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply