Ini Sikap LSM Soal Penggunaan APBK 2013 untuk Instansi Vertikal di Aceh

BANDA ACEH – Koalisi Gerakan Respon Hukum Cepat (GRHC), Minggu 30 Desember 2012, merilis masih adanya kabupaten kota di Aceh yang mengalokasikan APBK 2013 untuk instansi vertikal.

Koalisi GRHC ini terdiri dari GeRAK Aceh, LBH Banda Aceh, dan KontraS Aceh. Sedangkan siaran pers yang dikirim ke ATJEHPOSTcom, ditandatangani bersama oleh Askhalani SHi selaku Koordinator GeRAK Aceh, Hospi Novrizal Sabri, SH selaku Direktur LBH Banda Aceh, serta Destika Gilang Lestari, SH sebagai Koordinator Kontras Aceh.

Adapun empat sikap GRHC soal penggunaan APBK 2013 untuk instansi vertikal  di Aceh, yaitu menilai pengalokasian anggaran dalam bentuk bantuan untuk instansi vertikal  bermasalah dan melanggar peraturan perundangan tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yaitu Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007, Serta melanggar UU TNI.

Kedua, pertanggungjawaban atas implimentasi anggaran oleh Instansi Vertikal dalam kenyataannya sering tidak memberikan laporan pertangung jawaban disertai bukti pendukung sesuai standard akutansi keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa TNI dan POLRI  masih bermasalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Sedangkan yang ketiga, penggunaan anggaran berbarengan, yaitu sumber dana (APBA/APBK dan APBN-red) oleh instansi vertikal, memungkinkan terjadinya double budget.

Hal ini cukup beralasan mengingat instansi vertikal adalah lembaga pendorong korupsi di Indonesia dan juga berpotensi disampaikannya bukti-bukti laporan keuangan, serta memungkinkan bagi instansi penerima bantuan tersebut melakukan penagihan (reimbursement) kepada pemerintah pusat untuk dibayarkan dari APBN.

Terakhir, bantuan yang diberikan kepada instansi tersebut tidak tepat sasaran, dianggap tidak dapat diukur berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja dan membebani keuangan daerah. Bantuan bersifat pemberian kepada pejabat tersebut juga bisa digolongkan bagian dari gravitasi atau  korupsi.(mrd)

Berita terkait:

Anggaran untuk Instansi Vertikal Miliki Kepentingan Politik

Pembiayaan Instansi Vertikal dari APBK Rawan Korupsi

APBK 2013 Masih Digunakan untuk Pembiayaan Instansi Vertikal

  • Uncategorized

Leave a Reply