Ini Kronologis Pembatalan Paripurna KUA PPAS Versi DPR Aceh

PARIPURNA nota kesepakatan KUA PPAS antara eksekutif dengan DPR Aceh gagal digelar, Selasa malam 20 Januari 2015.

Versi DPR Aceh, awalnya antara eksekutif dengan DPR Aceh telah sepakat untuk pagu PT. Investa dan PDPA.

“Yakni kisaran dana yang diplot Rp25 miliar untuk PT Investa dan Rp5 miliar untuk PDPA. Itu disepakati Selasa sore,” kata anggota Badan Musyawarah DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, kepada ATJEHPOST.co, Rabu 21 Januari 2015.

Setelah itu, kata Iskandar, setelah undangan rapat Banmus disampaikan kepada anggota, maka para anggota Banmus hadir di ruang rapat lantai 2 gedung DPR Aceh, Selasa malam pukul 20.00 WIB.

Namun, katanya, ternyata pimpinan DPR Aceh yang diwakili Sulaiman Abda sedang bertemu dengan pihak gubernur di pendopo.

“Setelah kami menunggu sampai pukul 22.00 WIB, belum juga ada kejelasan kabar mengenai kesimpulan pertemuan dengan gubernur itu, maka anggota balik kanan dan rapat akan dilanjutkan dengan terlebih mendapat kabar dari pimpinan dewan,” kata Iskandar.

Maka, katanya,  rapat Banmus terkait penjadwalan ulang paripurna MoU KUA/PPAS akan dibicarakan nanti setelah ada keputusan tersebut.

“Kita berharap pihak eksekutif untuk bisa segera memberi jawaban dan tidak terus menimbulkan ketidakpastian seperti ini. Padahal kami di DPRA telah bekerja siang dan malam membahas anggaran dan rela sampai sejauh ini juga belum menerima gaji. Dua kali sudah kita jadwalkan paripurna, tapi selalu kendala di pihak eksekutif,” ujar politisi Partai Aceh ini.

Sebelumnya diberitakan, pembatalan paripurna karena Gubernur Zaini secara tiba-tiba berubah pikiran dan menolak menandatangani nota kesepakatan KUA PPAS 2015.

Gubernur Zaini tak setuju dengan sikap DPR Aceh yang memberikan anggaran tapi pencairan dana baru bisa dilakukan dengan catatan PDPA dan Investa harus memperbaiki manajemen serta peningkatan PAD.

Gubernur Zaini, kata sumber ATJEHPOST.co di Bappeda, berkesimpulan catatan dewan ini bermaksud  menyingkirkan keluarganya dari PDPA dan PT. Investa.

Sebagaimana yang diketahui, salah satu direktur PDPA adalah Imran A. Hamid, adik ipar Gubernur Zaini. Ada juga Muhammad Abdullah, anggota tim ESDM yang juga adik Gubernur Zaini. Muhammad Abdullah selama ini dilaporkan mengontrol kebijakan di PDPA.

Sedangkan Komisaris Utama PT. Investa adalah Hasbi Abdullah.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply