Ini Kata Dispenda Aceh Tengah Soal Iuran Becak Rp2 Ribu

Ini Kata Dispenda Aceh Tengah Soal Iuran Becak Rp2 Ribu

TAKENGON – Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Aceh Tengah, Syukuruddin, SE, mengatakan pungutan iuran yang dilakukan oleh Ikatan Pekerja Terminal (IPT) Aceh Tengah bersifat resmi.

“IPT juga organisasi sah yang berhak memungut iuran itu, karena mereka yang memegang kontrak retribusi itu,” katanya saat dihubungi portalsatu.com, usai audiensi antara perwakilan tukang becak, dan pemda di kantor Dishub Aceh Tengah, Kamis 2 April 2015.

Pungutan itu, kata Syukuruddin, mengacu pada Qanun nomor 4 tahun 2010, dengan biaya pungutan Rp1000 perbecak dalam waktu 1 x 24 jam.

“Kalau becak tidak beroperasi, berarti tidak ada pungutan. Kalaupun ada pungutan berarti itu di luar prosedur,” katanya.

Menyangkut adanya pungutan Rp2 ribu, kata Syukuruddin, juga membenarkannya. Namun sebelum pungutan itu, organisasi IPT terlebih dahulu melakukan sosialisasi terhadap tukang becak, dan mereka (tukang becak-red) telah menyetujuinya.

Kegunaan iuran dengan tambahan Rp1000, katanya, dipergunakan untuk kesejahteraan anggota organisasi tukang becak itu sendiri. Seperti halnya menjenguk rekan seprofesi ketika ada yang sakit dan lainnya.

“Yang masuk retribusi daerah Rp.1000. Rp.1000 lagi untuk mereka sendiri, dan itu sudah ada kesepakatan bersama,” kata Syukuruddin.

Syukuruddin juga menyoalkan masalah kupon yang diberikan IPT saat tukang becak menyetor iuran itu. Katanya, jelas melanggar ketentuan, karena IPT menggunakan logo pemerintah daerah dan di kupon itu tidak dibubuhi tandatangan ketua IPT.

“Mereka organisasi resmi. Kenapa takut cantumkan logo organisasi. Ini salah,” ujarnya.

Audiensi yang berlangsung antara perwakilan DPRK, Dispenda Dishub di gedung dishub, hingga menjelang Kamis sore kemarin, belum menemukan titik terang. Rapat ditunda dan akan dilanjutkan di aula gedung serbaguna DPRK Aceh Tengah, Selasa 7 April 2015, pukul 09.00 WIB. [] (mal)

Leave a Reply