Ini Catatan Komnas HAM Tentang Pilpres

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan pemantauan pelaksanaan hak konstitusional dalam Pilpres 2014 ini. Komnas HAM memiliki beberapa catatan dari hasil pemantauan di 13 daerah yang ada di Indonesia.

"Komnas HAM memandang pemilu adalah hak asasi manusia dan perwujudan kehendak rakyat yang dijamin konstitusi Indonesia. Komnas HAM mengawasi dan mencermati Pilpres di 13 provinsi. Ini bagian upaya kami supaya pilpres berjalan baik dan tidak ada konflik," ujar Ketua Komnas HAM, Hafid Abbas, dalam konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014).

Dari keterangan yang didapat, Komnas HAM melakukan pemantauan pelaksanaan pilpres di Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta (Jabodetabek), Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Komnas HAM pun masih tetap akan melakukan pemantauan hingga proses pilpres, yang saat sedang dalam proses rekapitulasi perhitungan suara, selesai.

"Secara umum penyelenggaraan pilpres berjalan aman dan kondusif," kata Hafid.

Komnas HAM memiliki beberapa catatan setelah melakukan pemantauan pada pelaksanaan pilpres lalu, yakni:

1. Ketatnya perolehan suara antara pasangan capres-cawapres 2014-2019 berpotensi adanya upaya untuk manipulasi suara rakyat. Bahwa perbuatan manipulasi suara rakyat (pemilih) hasil pilpres 2014 merupakan perbuatan pelanggaran HAM oleh karena mengingkari hak dan kehendak rakyat sungguh merupakan kejahatan yang harus diproses melalui ranah hukum. Ada temuan (manipulasi). Bahkan ada paku yang ditaruh di meja sehingga itu bisa menjadi seperti yang dikehendaki pihak penyelenggara," kata Koordinator pemantauan pilpres, Maneger Nasution.

2. Bahwa Komnas HAM secara kelembagaan mendukung dan mendorong agar KPU dan jajarannya sebagai penyelenggara pemilu menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan menjunjung tinggi netralitas, sehingga tidak terjadi praktik manipulasi suara, dan tindakan atau perbuatan yang dapat mencederai HAM, proses demokrasi dan hasil pilihan rakyat. Hanya dengan proses seperti itu, pemilu mendapatkan legitimasi dari seluruh masyarakat Indonesia. "Soal netralitas, Komnas HAM memberi catatan agar teman-teman TNI/Polri untuk netral," Maneger menambahkan.

3. Bahwa mencermati seluruh potensi pelanggaran HAM yang terjadi akibat tindak pidana Pilpres 2014 atau praktik-praktik manipulasi suara, maka Komnas HAM sesuai mandat pasal 89 ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM akan membuka posko pengaduan dan melakukan pemantauan lapangan guna memastikan proses rekapitulasi berjalan dengan baik."Kami mendorong kasus-kasus diselesaikan di masing-masing tingkatan," tambah Maneger.

4. Komnas HAM secara kelembagaan mendukung agar Bawaslu sebagai lembaga pengawas seluruh proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu secara khusus melakuka pengawasan terhadap proses rekapitulasi suara hasil pilpres 2014 agar tidak terjadi manipulasi. "Komnas tidak mau ambil alih KPU, Bawaslu. Pengaduan pertama disampaikan ke Bawaslu, KPU. Kalau tidak ada respon yang baik baru ke Komnas," tutur komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga yang juga turut hadir dalam konferensi pers.

5.  Komnas HAM mendorong seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan kondisi yang kondusif guna menghindari terjadinya konflik sosial akibat sengketa hasil pilpres 2014.

Terkait posko pengaduan, Komnas HAM menyebut pihaknya hanya bersifat menampung dan akan menyampaikan imbauan kepada pihak-pihak yang terkait. Posko akan dibuka hingga proses pilres berakhir pada saat pelantikan presiden Oktober nanti.

"Komnas HAM pada intinya agar tahap per tahap pemilu bisa berjalan baik. Kalau ada temuan kita adopt dan salurkan ke profesi masing-masing seperti Bawaslu, Panwaslu, KPU. Kalau pidana ditindaklanjuti ke polisi," papar Wakil Komnas HAM Anshori Sinungan.

Posko pengaduan tak hanya dibuka di Komnas HAM pusat di Jakarta. Posko yang melayani pengaduan masyarakat selama 24 jam ini juga akan dibuka di sejumlah kantor Komnas HAM daerah, yakni di Aceh, Sumut, Lampung, Jatim, Jateng, dan Kalbar. | sumber: detik.com

  • Uncategorized

Leave a Reply