Ini Catatan dan Rekomendasi Dewan Atas LPJ APBK Aceh Utara 2011

LHOKSEUMAWE – Gabungan Komisi DPRK Aceh Utara menyampaikan 12 catatan dan 5 rekomendasi atas Laporan Pertanggungjawaban APBK 2011. Catatan dan rekomendasi Gabungan Komisi A,B,C,D dan E itu dibacakan oleh anggota DPRK dari Partai Aceh Subki El Madny dalam rapat paripurna di dewan, Selasa malam, 14 Agustus 2012.

Menurut Subki El Madny dalam rapat Gabungan Komisi A,B,C,D dan E ada beberapa persoalan yang harus segera diambil langkah konkrit oleh Pemerintah Aceh Utara antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten harus menelusuri kembali data-data Baitul Qiradh yang pernah diberikan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2002 sebesar Rp388.620.000  yang sampai saat ini belum dilakukan pertanggungjawaban.

2. Bahwa pemerintah kabupaten Aceh Utara telah mengalokasikan dana pada tahun 2011 untuk pembayaran lampu jalan namun sampai saat ini belum ada laporan terhadap jumlah titik lampu jalan secara terperinci kepada DPRK Aceh Utara.

3. Bahwa dalam APBK Tahun 2011 telah dianggarkan dana untuk perbaikan kendaraan sebesar Rp4.137.532.000 dan pergantian suku cadang yang mencapai sebesar Rp3.193.017.900. Untuk terciptanya efesiensi terhadap anggaran perbaikan dan pengantian suku cadang kendaraan bermotor, Gabungan Komisi menyarankan agar dapat mencari solusi/alternatif terhadap kendaraan yang tidak layak pakai lagi yang dapat membebankan biaya tinggi APBK Aceh Utara agar dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

4. Gabungan Komisi meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar dalam mengisi posisi jabatan struktural harus sesuai dengan bidang keahliannya (the right man in the right place) dan khusus bagi tenaga guru agar difokuskan pada pendidikan.

5. Gabungan Komisi meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menindaklanjuti hasil audit BPK RI Perwakilan Aceh terhadap temuan Laporan Keuangan Kabupaten Aceh Utara dari Tahun Anggaran 2007 s/d 2010.

6. Penyaluran dana BOS dalam bentuk hibah kepada sekolah-sekolah agar benar-benar dilakukan pengawasan karena lemahnya pengawasan menyebabkan masih ada dana yang belum dapat dipertanggung-jawabkan seperti kasus di 2 sekolah dasar swasta dan 14 sekolah menengah pertama swasta.

7. Mengingat kasus deposito Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebanyak Rp220.000.000.000 sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkraacht) namun baru Rp2.250.000.000 yang dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Aceh Utara, oleh karena itu Gabungan Komisi meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar dapat sungguh-sungguh untuk mengembalikan sisa dana deposito.

8. Gabungan Komisi meminta manajemen persediaan obat, baik pencatatan persediaan obat masuk maupun keluar belum dijalankan secara baik dan sempurna.

9. Gabungan Komisi meminta supaya Inspektorat Kabupaten Aceh Utara lebih tegas dalam menindaklanjuti LHP BPK RI Perwakilan Aceh terhadap beberapa temuan program/kegiatan Tahun Anggaran 2011 dan tahun sebelumnya.

10. Gabungan Komisi meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar memiliki database kependudukan yang berkaitan dengan data  jumlah anak yatim, fakir miskin, korban konflik  yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara, agar kebijakan Pusat dan Daerah dalam memenuhi hak mereka sesuai ketentuan perundang-undangan.

11. Gabungan Komisi meminta dalam pengelolaan Jamkesmas pada Rumah Sakit Umum Cut Mutia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Terhadap PD. Bina Usaha, dimana sampai dengan saat ini belum dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, gabungan komisi meminta supaya PD Bina Usaha segera dilakukan perubahan manajemen sehingga tujuan pendirian BUMD tersebut dapat diwujudkan.

Adapun laporan hasil rekomendasi Komisi Gabungan A,B,C,D dan E DPRK Aceh Utara, kata Subki El Madny, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara wajib segera menindaklanjuti hasil temuan audit BPK RI Perwakilan Aceh APBK Tahun Anggaran 2011 dan tahun-tahun sebelumnya.

2. Dalam setiap penempatan anggaran pada semua SKPK wajib mepedomani rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Aceh Utara.

3. Setiap SKPK harus proaktif dalam mengupayakan penambahan Pendapatan Asli Daerah.

4. Eksekutif perlu lebih transparan dengan Legislatif dalam setiap kebijakan penggagaran dan pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana Otsus dan Migas.

5. Dalam pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus menggikuti standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tahun 2010 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang pedoman tehnis pengelolaan barang milik daerah.

Catatan dan rekomendasi yang sama disampaikan Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Utara dalam pendapat fraksi ini yang dibacakan ketuanya M Yusuf.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply