Ini beberapa revisi Raqan Penanaman Modal Aceh

REVISI Qanun nomor 5 tahun 2009 tentang penanaman modal dibahas oleh Badan Legislasi DPR Aceh. Ketua Badan Legislasi DPR Aceh Abdullah Saleh dalam laporannya mengatakan dalam pembahasan selama ini legislatif melakukannya dengan eksekutif.

"Hal ini dilakukan sesuai dengan proses tahapan yang komprehensif bersama eksekutif sampai tahap finalisasi," ujar Abdullah Saleh dalam laporannya di pembukaan paripurna satu masa persidangan dua DPR Aceh, Senin 18 Maret 2013 di Gedung Utama DPR Aceh.

Abdullah Saleh juga mengatakan soal revisi qanun itu, juga dilakukan studi komperatif ke Badan Pengusahaan Kawasan Batam.

"Revisi ini juga dilakukan untuk adanya kepastian hukum dalam rangka mempercepat laju pembangunan ekonomi, sosial budaya dan kearifan lokal di Aceh serta terciptanya iklim usaha yang kondusif dengan harapan dapat mengundang investor," ujar Abdullah Saleh.

Ada beberapa perubahan dan penyempurnaan dalam rancangan qanun penanaman modal itu. Misalnya, kata Abdullah Saleh, penambahan pada pasal 2 ayat 2  soal mengupayakan pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya rakyat Aceh.

Selain itu, kata dia, juga ada penambahan pada pasal 3 tentang rasa aman dan nyaman kepada semua penanam modal dengan tetap memperhatikan kearifan rakyat Aceh.

"Begitu juga di pasal 4 ayat 1 ditambah rasa aman penanam modal dengan melindungi hak perdata masyarakat," kata Abdullah Saleh.

Ia juga mengatakan ada pasal tambahan mengenai Pemerintah Aceh yang memberikan fasilitas terhadap penanam modal dan izin serta menyangkut soal ekspor impor.

"Jika ada sengketa antara masyarakat dan penanam modal, akan dilakukan musyawarah," ujar Abdullah Saleh.

Prinsip perlindungan yang harus dilakukan jika ada sengketa, kata dia, untuk masyarakat maupun penanam modal.

Setelah melaporkan hal itu, Abdullah Saleh meminta usulan itu dapat dibahas pada paripurna dan persetujuan pimpinan DPR Aceh serta Pemerintah Aceh agar revisi itu sah.

Sebelumnya diberitakan, hari ini DPR Aceh menggelar masa persidangan dua tahun 2013, Senin 18 Maret 2013.

Dalam jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPR Aceh itu, selama empat hari ke depan akan diparipurnakan tiga rancangan qanun prioritas 2013, di antaranya, tentang bagi hasil migas, penanaman modal, serta bendera dan lambang Aceh.[](rz)

  • Uncategorized

Leave a Reply