Ini 13 Tuntutan Ahli Sunnah Waljamaah Kepada Pemerintah

Ini 13 Tuntutan Ahli Sunnah Waljamaah Kepada Pemerintah

BANDA ACEH- Massa Ahli Sunnah Waljamaah (Aswaja) yang melakukan aksi zikir dan parade akbar siang tadi menyebutkan 13 butir tuntutan yang ditujukan untuk Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

Tuntutan tersebut dibacakan saat orasi masih berlangsung di Makam Syiah Kuala, Banda Aceh, Kamis, 10 September 2015.

Adapun ke 13 tuntutan tersebut adalah:

  1. Meminta agar pemerintah Aceh mengatur sejumlah peraturan di Aceh berdasarkan mazhab imam syafi’ie dan Ahli Sunnah Waljamaah.
  2. Menyerahkan posisi imam besar, dan imam rawatib serta segala yang menyangkut dengan ibadah dan pengajian di Masjid Baiturrahman Banda Aceh kepada ulama Aceh yang bermazhab Syafi’ie.
  3. Meminta kepada pemerintah Aceh agar pengelolaan Masjid Raya Baiturraman dibawah kontrol wali nanggroe Aceh.
  4. Meminta kepada pemerintah Aceh menyerahkan muzakarah ulama mengenai tata cara ibadah di masjid raya kepada Majelis Permusyawaratan Aceh dan menolak dilaksanakan oleh pihak lain.
  5. Meminta kepada pemerintahan Aceh untuk mencabut izin operasional dan tidak mengizinkan pendirian sekolah dan lembaga Islam lainnya di Aceh yang bertentangan dengan mazhab Syafi’ie dan bertentangan dengan aqidah Ahli Sunnah Waljamaah (asy’ariyah dan mathudiniah)
  6. Mendesak pemerintah Aceh untuk memberhentikan aktivitas salafi wahabi, syiah, komunis, dan aliran-aliran sesat lainnya di seluruh Aceh.
  7. Meminta pemerintah Aceh agar setiap kegiatan keagamaan wajib mendapatkan rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
  8. Meminta kepada pemerintahan Aceh agar tidak menempatkan kepala SKPA dan ketua badan dijajaran pemerintah Aceh yang tidak paham Ahli Sunnah Waljamaah.
  9. Meminta kepada pemerinatahan pusat untuk mempercepat realisasi tuntunan butir-butir MOU Helsinki dan UUPA.
  10. Mendesak pemerintahan Aceh dan pemerintahan pusat untuk menjalankan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang lembaga wali nanggroe.
  11. Menolak intersensi pemerintahan Aceh terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh serta wajib menjalankan setiap fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Aceh.
  12. Meminta kepada pemerintah Aceh untuk menjalankan Qanun Jinayat dan Qanut acara Jinayat secepatnya.
  13. Apabila tuntutan ini tidak diindahkan atau dilaksanakan maka kami masyarakat pencinta Ahli Sunnah Waljamaah akan datang kembali dengan jumlah massa yang lebih besar. [] (mal)

Leave a Reply