IKADI Banda Aceh Pinta Pemerintah Data Lembaga Asing

BANDA ACEH – Ketua Ikatan Kader Dakwah Indonesia (IKADI) Banda Aceh, mendesak Pemerintah Aceh untuk mendata ulang LSM asing yang bekerja di wilayah Aceh. Desakan ini dilakukan guna mengetahui program dan missi mereka selama berada di Aceh.

"Kalau ada kegiatan LSM/NGO yang mengarah pada pendangkalan akidah (pemerintah) supaya tidak segan-segan untuk diambil tindakan tegas," ujar Ketua IKADI Banda Aceh, Mulyadi Nurdin, Senin 1 Oktober 2012.

Dalam siaran persnya, Mulyadi mengatakan, selain pendataan pemerintah juga dipinta mengevaluasi keberadaan LSM lokal yang menerima dana dari asing guna. Kata dia, evaluasi tersebut harus dilakukan agar tidak ada misi terselubung yang harus diemban LSM lokal dari lembaga funding, yang mengarah pada pendangkalan akidah.

Kata Mulyadi, lembaga donor ditegaskan tidak boleh bergerak di bidang keagamaan dan pendidikan, kecuali mendapat izin dari Pemerintah dan lembaga keagamaan di Aceh seperti MPU, Dinas Syariat Islam, serta Kementerian Agama.

"Terutama terkait konten dari materi pendidikan yang disampaikan kepada masyarakat seperti buku dan lain-lain," ujarnya.

Dia menuturkan, lembaga lokal yang bergerak dalam pemantauan syariat Islam di Aceh supaya tidak mengandalkan dana asing. Pasalnya, kata dia, dikhawatirkan akan sarat dengan pesan sponsor yang cenderung memojokkan syariat dan membuat citra negatif terhadap penerapan syariat Islam di Aceh.

"Evaluasi penerapan Syariat Islam di Aceh cukup dilakukan oleh rakyat Aceh sendiri, tidak perlu melibatkan pihak luar negeri karena penerapan syariat Islam di Aceh sudah sah secara konstitusi dan mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara," kata dia.

Selain itu, IKADI Banda Aceh juga mengharapkan media massa dapat mendukung penerapan Syariat Islam di Aceh dengan membuat berita yang netral dan mendidik masyarakat.

"Tidak bertendensi negatif terhadap implementasi Syariat Islam," ujar dia.(bna)

  • Uncategorized

Leave a Reply