ICW Minta KPK Periksa Dana Rombongan Haji Menteri Agama

JAKARTA – Indonesian Corruption Wacth meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri kemungkinan tindak pidana korupsi pada perjalanan haji rombongan Menteri Agama, Suryadharma Ali.
KPK hendaknya memeriksa proses perjalanan haji tersebut adakah kemungkinan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran kewenangan.

"ICW masih melihatnya lebih nampak sebagai abuse power Menteri Agama, korupsi atau tidak butuh pemeriksaan lebih dalam," kata anggota peneliti ICW, Emerson Yuntho saat dihubungi, Sabtu, 27 Oktober 2012.

Pemeriksaan perjalanan rombongan ini bisa menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Keberangkatan Menteri Suryadharma sebagai Amirul Haj tahun ini apakah memenuhi unsur demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri atau bagi orang lain.

Menteri Suryadharma diduga membawa 35 orang dalam perjalanan haji sebagai Amirul Haj yang terdiri dari istri, anak, menantu, ajudan, dan koleganya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.

Kementerian Agama mengklaim hanya menggunakan uang negara untuk 14 orang dalam rombongan tersebut. Ke-14 orang ini adalah anggota yang sifatnya melekat dengan Amirul Haj. Sedangkan 21 orang lainnya diklaim tidak menggunakan uang negara atau pergi dengan biaya pribadi.

Meski demikian, menurut Emerson, keputusan membawa rombongan sebanyak 35 orang adalah bentuk penyalahgunaan jabatan dan wewenang Suryadharma sebagai menteri. Hal ini berkaca pada kenyataan bahwa umat muslim di Indonesia harus antri dan melalui proses panjang untuk dapat menuaikan ibadah haji.

"Tiba-tiba saja 35 orang itu masuk dan pergi haji, ini penyalahgunaan wewenang," kata Emerson.[] sumber : tempo

  • Uncategorized

Leave a Reply