Human Rights Watch: Penegakan HAM di Indonesia Alami Kemunduran

JAKARTA – Organisasi Pembela HAM internasional, Human Rights Watch (HRW), menilai dalam empat tahun terakhir penegakan HAM di Indonesia mengalami kemunduran, meski pemerintah sudah mengakomodir beberapa instrumen hukum seperti penandatanganan konvensi buruh migran dan konvensi untuk orang hilang.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Direktur HRW Divisi Asia, Elaine Pearson, dalam jumpa pers di kantor KontraS, Jakarta, Selasa kemarin, 15 Mei 2012.

“Saya melihat Indonesia sudah banyak membuat kemajuan yang besar dalam beberapa isu, misalnya penguatan keberadaan masyarakat sipil dan peranan media massa yang lebih baik, juga untuk isu pekerja migran. Namun masih ada keprihatinan untuk isu kebebasan beragama. Kami melihat pemerintah Indonesia konsisten menutup mata terhadap hal itu, dan aparat negara yang terlibat dalam kekerasan juga tidak diminta pertanggungjawabannya secara proporsional,” kata Pearson, yang turut didampingi oleh rekannya di Indonesia, Andreas Harsono serta Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar.

HRW mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap penganut kepercayaan minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah. Mereka juga mempertanyakan kasus penyegelan dua gereja, serta sikap Indonesia yang belum membebaskan 100 tahanan politik di Papua dan Maluku.

“Ada lebih dari 400 gereja di Indonesia ditutup dengan alasan mengikuti aturan tahun 2006. Ada dua gereja yang mengalami kasus unik, mereka menang gugatan di pengadilan dan mengikuti seluruh prosedur, namun tetap tidak diberikan izin yaitu GKI Yasmin di Bogor, Jawa Barat dan HKBP Filadelfia di Bekasi, Jawa Barat. Isunya mulai bergeser ke penegakan hukum,” ujar Pearson.

Selain itu, pembubaran diskusi dan peluncuran buku penulis warga negara Kanada, Irshad Manji, di Jakarta dan Yogyakarta beberapa waktu lalu, juga dinilai HRW telah melarang kebebasan berekspresi.

Koordinator KontraS, Haris Azhar, mengatakan penahanan 100 tapol di Papua dan Maluku menyiratkan ketiadaan demokrasi yang sepenuhnya berjalan di Indonesia.

“Ada peningkatan jumlah tapol di Papua dan Maluku, padahal dalam negara demokrasi tidak boleh ada tahanan politik. Kalau masih ada dan meningkat secara perlahan-lahan saya pikir ada sistem demokrasi yang salah di Indonesia,” kata Haris Azhar.

Sementara itu, salah satu aktivis LSM dari Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu, Salmon Mauritz Yumame, mempertanyakan penjelasan Elaine Pearson mengenai kebebasan pers yang dianggap membaik. Pasalnya, di Papua tidak ada yang namanya “kebebasan pers” karena segala informasi berada di bawah pengawasan ketat militer.

“Wartawan internasional mau masuk ke Papua saja tidak boleh, bagaimana mau ada informasi yang berimbang? Dan di Papua sendiri institusi pers dibangun oleh kawan-kawan yang di-back up (didukung) oleh militer, sehingga pemberitaan harus sesuai dengan keinginan pemerintah atau keinginan militer. Keinginan rakyat yang sesungguhnya kadang-kadang dipelintir,” kata Salmon Mauritz Yumame kepada The Atjeh Post.

Seterusnya ia mengatakan, HRW harus mendesak pemerintah Indonesia dan jaringan advokasi agar kebebasan informasi itu bisa diperjuangkan untuk tercapai.

“Apa yang terjadi di Papua tidak memenuhi syarat sebagai negara demokrasi, lalu bagaimana Elaine bisa katakan sudah ada kebebasan pers, karena ada daerah yang ditutup (tidak ada informasi). Itu yang kami hadapi,” jelas Salmon.

Elaine Pearson datang ke Jakarta untuk menyampaikan tanggapan HRW atas situasi penegakan HAM di Indonesia, menyambut Sidang Dewan HAM PBB yang akan berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 23 Mei 2012 mendatang.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply