Home Histori Riwayat Meulaboh dalam Catatan Sejarah Aceh; Disikolah Kito Berlaboh

Riwayat Meulaboh dalam Catatan Sejarah Aceh; Disikolah Kito Berlaboh

453
0

KONON disebutkan Meulaboh dulunya dikenal dengan nama Pasir Karam. Penamaan ini kemudian berubah saat perantau asal Minangkabau tiba di daerah tersebut.

H.M Zainuddin dalam bukunya Tarich Aceh menuliskan sejarah singkat asal mula kata Meulaboh tersebut. Dalam buku itu, HM Zainuddin menukilkan penamaan Meulaboh dilakukan pada periode perang Padri di Sumatera Barat antara 1823-1837. Saat itu disebutkan perantau asal Minangkabau yang melarikan diri dari perang Padri berlayar ke Aceh. Sesampai di Teluk Pasir Karam mereka kemudian bermufakat untuk melego jangkarnya di tempat yang baik.

Salah satu di antara kepala rombongan tersebut kemudian menuju salah satu pantai yang ada di Teluk Pasir Karam. “Disikolah kito berlaboh,” katanya. Semenjak itu, tempat berlabuhnya perantau asal Minangkabau ini kemudian bersalin nama menjadi Meulaboh.

Dari sekian banyak jumlah orang yang berdatangan ke Aceh dalam rombongan tersebut, hanya ada beberapa orang yang tercatat dalam buku sejarah. Di antara mereka adalah para kepala rombongan seperti Datuk Machdum Sakti dari Rawa, Datok Radja Agam dari Luhak Agam dan Datok Radja Alam Song Song Buluh dari Sumpu.

Ketiga kepala rombongan ini kemudian membuka lahan dan membuat negeri baru di kawasan Pasir Karam. Mereka membabat hutan dan membuka ladang di daerah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam tersebut. Masih menurut catatan H.M. Zainuddin, ketiga kepala rombongan ini memilih membuka lahan dan membuat pusat pemerintahan baru di daerah yang berbeda. Datok Machdum Sakti memilih daerah Merbau, Datok Radja Agam di Ranto Panjang, dan Datok Radja Alam Song Song Buluh di Ujungkala.

Datok Radja Alam kemudian juga menikah dengan anak seorang tokoh berpengaruh di di Ujungkala.

Bisnis ladang ketiga tokoh asal Minangkabau ini kian hari semakin ramai. Merbau, Ranto Panjang dan Ujungkala kemudian berubah menjadi negeri yang makmur. Daerah ini pun semakin dikenal di kawasan barat pesisir Aceh pada masa itu. Menyadari hal tersebut, ketiga tokoh dari Minangkabau ini kemudian sepakat menghadap Sultan Aceh Mahmud Syah atau dikenal Sultan Buyung (1830-1839). Ketiganya juga sepakat membawa masing-masing satu botol mas urai sebagai cinderamata untuk Sultan Aceh.

Setelah menjumpai Sultan Aceh, ketiga orang tersebut lantas meminta izin kepada sultan untuk memberikan batas wilayah kepada daerah baru yang ada di pantai barat tersebut. Sultan Buyung memenuhi permintaan ini dan mengangkat mertua Datok Radja Alam Song Song Buluh menjadi uleebalang Meulaboh. Penentuan Uleebalang Meulaboh ini harus berdasarkan keputusan sultan. Mereka juga diwajibkan untuk mengantar upeti tiap tahunnya kepada Bendahara Kerajaan Aceh Darussalam. Perintah ini diterima oleh ketiga Datok tersebut.

Di perjalanan perkembangan daerah Meulaboh, ketiga Datok tersebut kemudian merasa lelah pulang pergi ke Bandar Aceh hanya untuk mengurusi hal-hal kecil. Mereka juga mulai keberatan tiap-tiap tahun mengantar upeti langsung ke Sultan Aceh. Saat itu, Sultan Aceh telah dijabat oleh Sultan Ali Iskandar Syah (1829-1841).

Ketiga Datok ini kemudian meminta kepada Sultan Ali Iskandar Syah agar menetapkan seorang wakil Sultan di daerah Meulaboh. Permintaan ketiga Datok tersebut dikabulkan oleh Sultan Aceh yang kemudian mengirim Teuku Tjhik Purba Lela. Saat itu Teuku Tjhik Purba Lela menjabat sebagai Wazir Sultan Aceh untuk pemerintahan dan menerima upeti-upeti dari Uleebalang Meulaboh.

Keberadaan Teuku Tjhik Purba Lela sebagai wakil Sultan Aceh di Meulaboh mendapat sambutan baik dari ketiga Datok. Namun mereka masih mengeluhkan adanya beberapa pelanggaran dalam hukum dan adat yang membutuhkan penanganan khusus oleh pejabat khusus di bidang tersebut. Mereka kemudian kembali memohon kepada Sultan agar dikirimkan lagi seorang wakilnya yang menangani bidang khusus soal adat dan hukum. Saat itu, Kerajaan Aceh Darussalam telah diperintah oleh Sultan Mansyur Syah.

Sultan Mansyur Syah mengabulkan permintaan para Datok tersebut. Sultan kemudian mengirim Penghulu Sidik Lila Digahara ke Meulaboh sebagai wazir kerajaan. Para Datok kemudian kembali meminta seorang wakil Sultan Aceh yang mampu mengurusi hal-hal keagamaan termasuk perkara nikah, pasah dan sebagainya.

Permintaan tersebut kembali dikabulkan oleh Sultan Aceh. Dia kemudian mengirim Teuku Tjut Din, seorang ulama yang bergelar ‘Almuktasimu-binlah’ menjadi kadhi Sulthan Aceh di Meulaboh.

Meulaboh kemudian berkembang pesat di bawah pemerintahan Sultan Ibrahim Mansyur Syah (1841-1870). Apalagi saat itu banyak perantau dari Sumatera Barat eksodus ke Meulaboh dan Tapaktuan. Mereka kemudian membuka kebun dan menanam lada di daerah ini. Akibatnya produksi lada di pesisir barat Aceh menjadi melimpah dan terdengar ke pedagang-pedagang asing, termasuk Inggris. Lada yang menjadi primadona perdagangan dunia pada saat itu sangat diburu oleh bangsa-bangsa Eropa.

Di masa kejayaannya tersebut, kepala-kepala negeri di Meulaboh kemudian menyusun tata negara berbentuk federasi uleebalang yang disebut Kawai XVI. Federasi ini diketuai oleh Uleebalang Kedjruen Tjiek Ujong Kala. Kawai XVI ini terdiri dari Meulaboh/Tandjung, Udjung Kala, Seunagan, Teuripa, Woyla, Peureumbeue, Gunung Meuëh, Kuala Meureubok, dan Ranto Pandjang.

Selain itu, daerah lainnya yang bergabung di Kawai XVI ini adalah Reudeueb, Lango Tangkadeuön, Keuntjo, Gumé/Mugo, Meuko, Tadu, dan Seuneu ‘Am.

Saat itu ada federasi lainnya terbentuk di perbatasan Meulaboh dengan Pedir selain Federasi Kaway XVI. Federasi ini disebut Kaway XII yang terdiri dari 2 uleebalang yaitu Pameuë, Ara, Lang Jene, Reungeuët, Geupho, Reuhat, Tungkup/Dulok, Tanoh Merah/Tutut, Geumpang, Tangse, Beunga, dan Keumala. Federasi Kaway XII ini diketuai oleh seorang Kedjruën yang kedudukannya berada di Geumpang.[]

Foto: Simbol Kota Meulaboh. @Diliputnews.com