Home Histori Mapesa Minta Pemerintah Aceh Merawat Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah

Mapesa Minta Pemerintah Aceh Merawat Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah

103
0
Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah II di Gampong Tambo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar. Foto: Boy Nashruddin Agus/portalsatu.com

BANDA ACEH – Ketua Masyarakat Pecinta Sejarah Aceh (Mapesa), Muhajir Ibnu Marzuki, menyesalkan ketidakpedulian pemerintah mengenai kondisi makam Sultan Alaidin Mahmud Syah II di Gampong Tambo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar. Padahal menurut Muhajir, Sultan Alaiddin Mahmud merupakan sultan yang menjunjung tinggi kehormatan dan kemuliaan Aceh dengan melawan ultimatum perang Belanda.

“Beliau berani menolak ultimatum Belanda terhadap Aceh, yang salah satu isinya adalah mengakui kedaulatan Belanda di Aceh. Karena keberanian dan kewibawaan beliau tersebut menyebabkan Aceh dikenal dan dikenang sebagai bangsa timur pertama yang berhasil mengalahkan bangsa Eropa. Ini terbukti dimana agresi pertama, Belanda harus menarik diri dari Aceh dan panglima perangnya Mayor Jenderal Kohler tewas tertembak mati di depan Masjid Raya Baiturrahman,” ujar Muhajir kepada portalsatu.com, Rabu, 25 Maret 2015.

Muhajir mengatakan peranan Sultan Alaidin Mahmud Syah II ini harus dikenang dalam catatan sejarah Aceh. Meskipun pada masa pemerintahannya, Dalam atau Istana Darud Dunia berhasil dihancurkan dan Aceh harus berperang dengan Belanda dalam rentang waktu yang panjang.

“Sultan ini harus dikenang atas usahanya melawan agresi Belanda. Mapesa berharap pemerintah merawat dan melindungi makam beliau sebagai bentuk penghormatan atas jasanya,” kata Muhajir.

Di sisi lain, Muhajir juga berharap adanya keseriusan dari peneliti-peneliti sejarah Aceh untuk meneliti dan mengkaji tentang sosok Sultan Alaidin Mahmud Syah II. “Harapan ini perlu direalisasikan untuk menjadikan sultan tersebut sebagai panutan dan teladan bagi generasi Aceh sekarang dalam semangat juang membangun Aceh ke depan yang lebih baik dan bermartabat,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan portalsatu.com, makam Sultan Alaidin Mahmud Syah yang terletak di wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar ini terkesan tidak mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Pasalnya makam Sultan Alaidin yang berada di daerah permukiman penduduk ini tidak mempunyai petunjuk arah untuk menuju ke lokasi makam.

Portalsatu.com baru mendapat petunjuk jelas keberadaan makam Sultan Aceh ini setelah menghubungi Mapesa. Amatan portalsatu.com, di pintu gerbang Gampong Tambo Baro juga tidak ada keterangan apapun tentang keberadaan makam Sultan Alaidin ini. Hal ini sangat berbeda dengan situs makam Sultan Iskandar Muda atau kompleks makam sultan Aceh lainnya yang berada di pusat ibu kota Aceh.

Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah II di Gampong Tambo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar. Foto: Boy Nashruddin Agus/portalsatu.com
Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah II di Gampong Tambo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar. Foto: Boy Nashruddin Agus/portalsatu.com

Selain itu, makam Sultan Alaidin Mahmud Syah yang berjarak satu kilometer dari jalan utama Banda Aceh-Medan ini, juga terlihat mulai retak di sisi kanan makam. Bahkan, di kompleks makam Sultan Alaidin Mahmud Syah ini juga tidak ada keterangan tambahan mengenai siapa sosok yang dimakamkan tersebut. Padahal di kompleks makam yang telah diberikan bumbungan atap dan dipagari besi tersebut terdapat dua makam. Satu makam merupakan milik Sultan Alaidin Mahmud Syah sementara makam lainnya tidak jelas milik siapa.

Makam yang berada dalam kompleks makam Sultan Alaidin Mahmud Syah ini hanya memiliki nisan dari batu sungai. “Nyan cuma saboh jirat. Nyang jirat rayeuk nyan hana jasad. Nyang beutoi jirat nyan keuh yang atra blah wie,” ujar salah satu pemuda Gampong Tambo Baro kepada portalsatu.com.

Berdasarkan rujukan portalsatu.com, Sultan Alaidin Mahmud Syah merupakan Sultan Aceh yang menjawab tegas ultimatum perang Belanda pada 1873. Saat itu, Belanda bersikukuh menyerang kedaulatan Aceh setelah mencaplok Siak.

Surat pernyataan perang oleh Belanda itu ditulis pada 26 Maret 1873, dan disampaikan kepada Sultan Aceh pada 1 April 1873. Pernyataan perang itu antara lain berbunyi. “Dengan ini, atas dasar wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh Pemerintah Hindia Belanda, ia atas nama Pemerintah, menyatakan perang kepada Sulthan Aceh..”

Beberapa kali imperialis tersebut menyurati Sultan Aceh dan sekian kalinya pula mendapatkan jawaban yang mengecewakan. Salah satu jawaban Sultan Alaidin Mahmud Syah adalah, “…kita hanya seorang miskin dan muda, dan kita sebagai juga Gubernemen Hindia Belanda, berada di bawah perlindungan Tuhan yang maha kuasa…”

Hingga akhirnya, Komisaris Pemerintah Belanda, Niewehhuijzen memerintahkan kapal perang Citadel van Antwerpen untuk memborbardir dan mendaratkan pasukannya di Ulee Lheue sejak 26 Maret 1873.

Belanda mengerahkan enam kapal perang, yakni Djambi, Citaden van Antwerpen, Marnix, Coehoorm, Soerabaya, dan kapal perang Sumatera untuk menyerang Aceh. Ditambah Siak dan Bronbeek, dua kapal angkatan laut Pemerintah Belanda.

Armada laut Belanda turut dilengkapi lima barkas, delapan kapal ronda, satu kapal komando, enam kapal pengangkut, serta lima kapal layar yang masing-masing ditarik oleh kapal pengangkut. Tiga di antaranya untuk mengangkut pasukan altileri, kavaleri, dan para pekerja. Satu untuk amunisi dan perlengkapan perang, serta lainnya untuk mengangkut orang-orang sakit.

indexArmada laut dipimpin oleh Kapten laut J.F Koopman dengan kekuatan 168 perwira yang terdiri dari 140 orang Eropa serta 28 bumi putra. Sementara 3.198 pasukannya terdiri dari 1.098 di antaranya orang-orang Eropa, sisanya 2.100 tentara dari bumi putra yakni tentara bayaran Belanda dari Jawa. Pasukan itu juga diperkuat dengan 31 ekor kuda perwira, 149 kuda pasukan, 1.000 pekerja dengan 50 mandor, 220 wanita dari Jawa yang masing-masing ditempatkan 8 orang untuk satu kompi tentara Belanda, serta 300 pria dari Jawa untuk pelayan para perwira Belanda.

Sementara Mayor Jenderal  Johan Rudolf Kohler diperintahkan memimpin pasukan untuk merebut Ulee Lheue. Dia dibantu oleh Kolonel E.C van Daalen, Wakil Panglima merangkap Komandan Infantri.

Jauh sebelum Belanda mengultimatum Kerajaan Aceh, sebenarnya Sultan Alaidin Mahmud Syah telah menggelar musyawarah kerajaan pada 10 Zulkaidah 1288 Hijriah (1872 Masehi) di dalam Mesjid Baiturrahim Daruddunia. Dalam musyawarah itu hadir para ulama besar, menteri dan uleebalang seluruh Aceh.

Musyawarah melahirkan kesepakatan dan keputusan akan melakukan perang total kalau Belanda menyerang Aceh. Kesepakatan tersebut kemudian dibungkus dalam sumpah yang dipimpin oleh Kadli Mu’adhdham Mufti Besar Aceh, Syekh Marhaban bin Haji Muhammad Saleh Lambhuk dengan disaksikan oleh para alim ulama Aceh.

Sumpah tersebut berbunyi, “demi Allah, kami sekalian hulubalang khadam Negeri Aceh dan sekalian kami yang ada jabatan masing-masing kadar mertabat, besar kecil, timur barat, tunong baroh, sekalian kami ini semuanya, kami taat setia kepada Allah dan Rasul, dan kami semua ini taat setia kepada Agama Islam, mengikuti Syariat Nabi Muhammad Saw, dan kami semua ini taat setia kepada raja kami dengan mengikuti perintahnya atas yang hak, dan kami semuanya cinta pada Negeri Aceh, mempertahankan dari pada serangan musuh kecuali ada masyakkah, dan kami semua ini cinta kasih pada sekalian rakyat dengan memegang amanah harta orang yang telah dipercayakan oleh empunya milik. Maka jika semua kami yang telah bersumpah ini berkhianat dengan mengubah janji seperti yang telah kami ikrar dalam sumpah kami semua ini, demi Allah kami semua dapat kutuk Allah dan Rasul, mulai dari kami semua sampai pada anak cucu kami dan cicit kami turun temurun, dapat cerai berai berkelahi, bantah dakwa-dakwi dan dicari oleh senjata mana-mana berupa apa-apa sekalipun. Wassalam.”

Sumpah ini kemudian dimasukkan dalam sarakata Baiat Kerajaan, bertulis tangan dengan huruf Arab. Naskahnya ditemukan kembali dalam dokumen peninggalan Wazir Rama Setia Kerajaan Aceh Said Abdullah Di Meulek. Naskah asli kini disimpan Said Zainal Abidin salah seorang keturunan Di Meulek, sementara foto kopinya ada di Pustaka Ali Hasjmy di Banda Aceh.

Serangan yang dilakukan oleh Belanda tersebut telah diprediksi oleh Kerajaan Aceh dengan menyiagakan pasukan di pesisir pantai Ulee Lheue. Namun dalam perang terbuka pertama kalinya tersebut mampu menyudutkan pejuang Aceh yang mundur hingga ke Masjid Raya Baiturrahman. Mereka berhasil merebut Ulee Lheue dan kemudian Masjid Raya Baiturrahman, pada 10 April 1873. Kohler menyangka bahwa masjid tersebut merupakan istana Sultan Aceh yang menjadi sentral perlawanan.

Setelah merasa aman, sebagian besar prajurit Belanda kembali ke kapal perangnya dan meninggalkan sisa pasukannya di Masjid Raya Baiturrahman. Keteledoran Belanda ini dimanfaatkan dengan baik oleh Imuem Lueng Bata yang memimpin pasukannya dan berhasil menghalau serdadu negeri Kincir Angin tersebut keluar dari tanah Aceh. Dia dibantu pasukan dari Peukan Aceh, Lambhuk, Lampu’uk, Peukan Bada, sampai Lambada, Krueng Raya. Beberapa ribu orang juga berdatangan dari Teunom, Pidie, Peusangan, dan beberapa wilayah lain.

Tiga hari setelah Kohler tewas, Belanda mengundurkan diri ke pantai, setelah mendapat izin dari Pemerintah Hindia Belanda di Batavia (Jakarta-red) pada 23 April 1873. Kapal-kapal angkatan perang Belanda itu pun meninggalkan Aceh pada 29 April 1873, kembali ke Batavia.

Dalam pertempuran itu, Mayor Jenderal Johan Rudolf Kohler tewas di tangan penembak jitu pasukan Aceh pada 14 April 1873. Pasukan Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Panglima Polim dan Sultan Alaidin Mahmud Syah berhasil memenangkan peperangan selama satu tahun yang dimulai dari 1873 hingga 1874.[] dari berbagai sumber