Haji Uma Sampaikan Aspirasi Masyarakat di Paripurna DPD RI

SENATOR asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma, tampil sebagai juru bicara mewakili 4 anggora DPD asal Aceh lainnya, melaporkan aspirasi masyarakat di sidang paripurna DPD RI, Selasa 13 Januari 2015. Aspirasi ini merupakan hasil reses 4 anggota DPD RI selama 1 bulan berada di Aceh.

Sidang ini dihadiri Ketua DPD RI Irman Gusman serta anggota DPD RI lainnya dari seluruh Indonesia.
“Saya melaporkan beberapa hal secara garis besar dan menjadi isu tenar aspirasi masyarakat Aceh,” ujar Haji Uma, kepada ATJEHPOSTco, Selasa malam, 13 Januari 2015.

Pertama, katanya, menyangkut tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dimana, pasal 192 ternyata belum terwujud karena tidak singkron dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang zakat penghasilan.

Kedua menyangkut aspirasi guru, kata Haji Uma, sejumlah guru di Aceh mengaku kurikulum 2013 sangat susah diterapkan. Para guru juga menilai perlu adanya komite sekolah yang idependen serta mendapat insentif dari pemerintah.

“Komite independen ini bertujuan untuk menangkal kesalahan guru dalam memberi pelajaran kepada siswa, terutama menyangkut aliran sesat dan budaya yang salah. Guru juga meminta perlindungan bahasa daerah,” kata Haji Uma.

Selain itu, ada juga konflik sengketa lahan PT. KAI seperti di Aceh Utara. “Kita minta perhatian pemerintah agar masyarakat tak dirugikan terkait hal ini. Ini juga kita sampaikan dalam sidang,” ujarnya.

“Kita laporkan juga persoalan silfa APBA yang besar, persoalan BPKS Sabang, masalah pendataan penduduk yang tidak mengambil data dari pemerintah daerah, persoalan banjir. Semua persoalan ini juga kita serahkan secara tertulis,” katanya.

Anggota DPD RI asal Aceh, kata Haji Uma, komit untuk memperjuangkan hak-hak Aceh ke tingkat pusat. “Kita harap  masyarat Aceh merasa terbela semua kepentingannya. Insya Allah kita pun di Pusat akan memperjuangkan dengan seluruh kemampuan yang ada,” ujarnya.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply