Gubernur sepakat soal prosedur dana bagi hasil Migas usulan DPR Aceh

GUBERNUR Zaini Abdullah sependapat dengan Badan Anggaran DPR Aceh agar dalam pengelolaan keuangan Aceh terutama dalam pengelolaan dana bagi hasil minyak dan gas (Migas) serta dana otonomi khusus, perlu merumuskan sistem dan prosedur yang efektif.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekda Aceh T Setia Budi saat membacakan jawaban penjelasan pendapat Badan Anggaran di gedung utama DPR Aceh, Rabu, 4 September 2013.

"Untuk itu, pasca penetapan Qanun nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Aceh nomor 2 tahun 2008, saat ini eksekutif sedang memfinalisasikan Pergub (Peraturan Gubernur) tentang petunjuk teknis pengelolaan dana tersebut," katanya.

Peraturan Gubernur itu, kata dia, nantinya akan memberi petunjuk kepada SKPA dan SKPK untuk melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) Migas dan Otsus sesuai dengan kriteria dan persyaratan penggunaan dana.

"Kami juga sependapat untuk segera menyiapkan rancangan qanun Aceh tertang penyertaan modal Pemerintah Aceh kepada Badan Usaha Milik Aceh," ujarnya.

Selain itu, gubernur juga sepakat dengan Banggar DPR Aceh agar Pemerintah Aceh harus mengurangi ketergantungan pada penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat.

"Kami juga sepakat bahwa alokasi anggaran belanja yang bersumber dari dana Otsus harus fokus kepada enam bidang pembangunan yaitu infrastruktur, ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial dan kesehatan," ujarnya.[](bna)

  • Uncategorized

Leave a Reply