Gubernur Disarankan Rangkul Tokoh Berpengaruh

Pengamat politik dari Aceh Institute, Chairul Fahmi MA mengatakan, perubahan peta politik pascapilpres 2014 diperkirakan akan berimbas pada hubungan Aceh-Jakarta. Situasi ini perlu disikapi Pemerintah Aceh dengan memperkuat barisan sebagai bargaining power (daya tawar) dalam melakukan deal politik dengan pusat setelah pemerintahan baru terbentuk Oktober nanti. Salah satunya dengan cara merangkul tokoh Aceh berpengaruh di Jakarta yang punya lobi efektif ke presiden terpilih.

“Di sisi lain, perbedaan pilihan politik saat pilpres antara Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh jangan sampai berdampak pada relasi keduanya. Zikir (Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf -red) harus mampu memengaruhi presiden terpilih untuk kebutuhan dan pembangunan di Aceh yang berkelanjutan,” kata Direktur Aceh Institute itu kepada Serambi di Banda Aceh, Rabu (16/7), menanggapi liputan eksklusif Serambi Indonesia yang diterbitkan Selasa (15/7) berjudul Nasib Aceh Pascapilpres.

Chairul yang juga Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry ini menambahkan, saat ini ketergantungan Aceh pada Jakarta masih tinggi sebelum pasal-pasal turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Presiden (Perpres) disahkan pemerintah. Oleh sebab itu, kata dia, deal politik Pemerintah Aceh dengan Jakarta harus dibangun lebih intens dan kokoh.

“Pemerintah Aceh, khususnya Gubernur Zaini Abdullah, perlu merangkul tokoh Aceh yang berpengaruh di pusat dan punya lobi kuat ke presiden/wapres terpilih. Saya kira, RPP turunan dari UUPA adalah relasi politik hukum antara pusat dengan daerah. Jadi, peran komisi-komisi di DPR-RI, khususnya Komisi II, harus terdepan,” ujarnya.

Menurut Chairul, tugas tersebut sebetulnya bukan hanya peran dari Pemerintah Aceh, melainkan semua pihak turut andil dalam mendorong pemerintah pusat mempercepat penyelesaian regulasi turunan UUPA.

“Turun atau tidaknya PP dari UUPA tidak saja menjadi tugas Pemerintah Aceh, tapi juga semua pihak, termasuk LSM dan rakyat, di samping pemerintah dan wakil rakyat Aceh di DPR dan DPD-RI,” tegasnya.

Untuk jangka pendek, kata Chairul, perlu ada rekonsiliasi politik para pihak di tingkat lokal Aceh, untuk berjuang bersama merealisasikan berbagai turunan UUPA untuk kepentingan Aceh.

Namun, kata Chairul, saat ini Pemerintah Aceh dinilai belum cukup solid untuk menjalankan perannya mendorong Jakarta mempercepat penyelesaian RPP dan Perpres terkait. “Masalahnya kita tidak kompak. Terjebak pada kepentingan politik personal,” ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Dr Ahmad Farhan Hamid MS mengatakan, perubahan peta politik pascapilpres harus disikapi Pemerintah Aceh dengan menyiapkan strategi baru. Pada tahap awal mungkin dapat melakukannya dengan membangun hubungan emosional antara elite Pemerintah Aceh dengan presiden dan wapres terpilih.

Ia juga berpendapat, berlarut-larutnya penyelesaian RPP dan Perpres turunan UUPA tidak terlepas dari peran yang dimainkan Pemerintah Aceh dan DPRA. “Saya dengar Pemerintah Aceh suka jalan sendiri. Jarang sekali Forbes (Forum Bersama Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh  -red) diikutsertakan,” katanya.

Terkait Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang hingga kini belum disetujui Mendagri, menurut Chairul Fahmi, apabila dinilai sah berdasarkan hukum formil dan materiil, maka sebetulnya sudah dapat diterapkan.

“Selama ini negara kita ini kacau kalau masalah hukum diselesaikan melalui instrumen politik. Tidak dikenal istilah cooling down dalam pembentukan sebuah peraturan daerah. Jadi, silakan saja pemerintah Zikir memberlakukan qanun tersebut,” tegas Chairul.

Menurutnya, jika ada yang keberatan dengan pemberlakuan qanun tersebut, maka dapat menggugatnya ke Mahkamah Agung.

Wakil Ketua Tim Asistensi Gubernur Aceh, M Adli Abdullah SH MCL yang ditanyai Serambi tadi malam tidak menyangkal bahwa Aceh sebetulnya sudah bisa menerapkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh karena persetujuan pusat belum juga turun meski pengesahan qanun itu sudah lebih dari 60 hari kerja.

Tapi, menurutnya, antara Tim Pusat dan Tim Pemerintah Aceh yang kemudian lebur menjadi “tim bersama” sudah sepakat untuk sama-sama menjaga situasi agar Aceh tetap kondusif. Sebaliknya, pemerintah pusat pun akan menyelesaikan secepatnya semua regulasi turunan UUPA sehingga masalah simbol ini bisa diselesaikan secara baik dan bijak, tanpa melukai hati semua pihak. | sumber: serambinews.com

  • Uncategorized

Leave a Reply