GP Ansor Minta PM Australia Tony Abbott Datang ke Aceh untuk Minta Maaf

Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Aceh mengecam pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengungkit bantuan tsunami untuk Indonesia pada 2004 silam. Sebagai seorang negarawan, Abbot diminta meminta maaf secara langsung kepada seluruh masyarakat Aceh dengan mengunjungi Aceh.

“Kita menghargai keinginan Australia yang meminta pembatalan hukuman mati terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran karena kasus narkoba. Bahkan ketika enam mantan PM Australia yakni Malcolm Fraser, Bob Hawke, Paul Keating, John Howard, Kevin Rudd, dan Julia Gillard menyerukan hal yang sama, kami pikir ini sebuah langkah maju yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh Australia dalam memproteksi warganya,” kata Ketua GP Ansor Aceh Samsul B Ibrahim, kepada ATJEHPOST.co melalui surat elektronik yang diterima hari ini, Minggu, 22 Februari 2015.

Namun mengungkit bantuan kemanusiaan seperti pernyataan Abbot dinilai sebagai dosa besar sekaligus mencoreng wajah warga Australia yang telah membantu Aceh. “Dia harus datang ke Aceh untuk meminta maaf secara langsung,” katanya.

Menurut Samsul, hukuman mati terhadap pelaku kriminalitas tertentu bukanlah hal baru dalam konteks hukuman internasional. Praktik hukuman mati sudah diterapkan di berbagai negara baik itu Malaysia, Iran, China, Libya, Suriah, hingga Amerika Serikat. Dalam hal vonis hukuman mati yang diputuskan terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran di Indonesia, harusnya Australia fokus mengumpulkan alat bukti tertentu yang mampu menghindari kesalahan vonis. Faktanya hingga vonis dijatuhkan, kesalahan pidana terkait peredaran narkoba yang dialamatkan kepada Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tak bisa terbantahkan.

Karena itu, Tony Abbot sebagai Perdana Menteri Australia harus menghargai putusan hukum Indonesia. Kedaulatan hukum Indonesia merupakan komponen yang tak bisa diintervensi oleh siapa pun. Lagipula, putusan hukum itu semata-mata dilakukan untuk memberikan peringatan keras terhadap peredaran narkoba di Indonesia.

“Ini bicara soal hukum dan kedaulatan negara. Sebagai pemuda Nahdliyin, apa yang diungkit oleh Abbot sungguh perilaku sangat tercela,” kecamnya.

Di lain hal, Samsul menyebutkan masyarakat Aceh sebenarnya merupakan masyarakat yang toleran. Hal ini terbukti dari sudah beroperasinya perusahaan Australia di Aceh di bidang energi, pertambangan hingga perkebunan.

“Sejauh yang kami terlusuri demikian informasinya. Misalnya seperti Triangle Energy (Global) Limited yang mendapatkan hak pengelolaan blok minyak dan gas di wilayah Pase. Tidak hanya itu, sekitar Desember 2014 lalu, GeRAK bahkan pernah membuat laporan tentang penjualan izin usaha pertambangan kepada perusahaan asing asal Australia baik di Aceh Selatan, maupun di Aceh Tamiang. Nah, gimana kalau hal itu kita lempar ke muka Abbot,” kata.

Dia berharap, tokoh-tokoh dan seluruh warga Australia tidak membiarkan perilaku Tony Abbot ini merusak hubungan diplomatik kedua negara. Apalagi selama ini, hubungan kedua negara ini selalu memberikan kontribusi yang terukur bagi kedua negara baik di sektor ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan hal-hal lainnya.

“Kami meminta tokoh-tokoh serta warga Australia untuk menyadarkan Tony Abbot. Mereka harus mendesak Abbot meminta maaf kepada seluruh masyarakat Aceh di Aceh, bukan di Canberra. Dia harus berani meminta maaf. Kalau tidak, ini akan menjadi catatan sejarah betapa warga Australia rela dipimpin oleh sosok yang tidak bermoral seperti Abbot,” katanya.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply