GeRAK Aceh nilai fungsi legislasi DPRA masih lemah

GERAKAN Anti Korupsi atau GeRAK Aceh menilai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh belum maksimal melakukan fungsi legislasi. Pasalnya dari total 21 judul rancangan qanun prioritas Program Legislasi Aceh 2013, hanya tiga qanun yang telah disahkan.

"Padahal salah satu fungsi anggota DPRA yaitu legislasi atau penyusunan rancangan qanun di Aceh. Seharusnya, Fungsi Legislasi itu sebagaimana amanah UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, anggota DPRA bertugas menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk satu masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran," ujar Kepala Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh Isra Safril kepada ATJEHPOSTcom, Rabu, 25 September 2013.

Dia menilai fungsi legislasi DPRA kini sangat lemah dan terkesan lebih mementingkan kepentingan politis dan kunjungan kerja dibandingkan fokus dalam penyusunan qanun. Seharusnya, kata dia, anggota DPR Aceh berkaca dari pengalaman penyusunan qanun tahun-tahun sebelumnya.

"Apalagi tahun 2013 yang hingga saat ini dari informasi, baru tiga yang sudah disahkan menjadi qanun," ujarnya.

Ketiga qanun tersebut, rinci dia, yaitu tentang bendera dan lambang Aceh, qanun penanaman modal di Aceh dan qanun tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak serta gas bumi juga penggunaan dana otonomi khusus.

"Lemahnya fungsi dewan dari sisi legislasi, telah menjadi bukti nyata bahwa DPRA masih belum mampu memberikan sesuatu yang mengembirakan bagi masyarakat Aceh. Padahal setiap penyusunan raqan, ada tim dan akademisi yang dilibatkan. Sehingga jika penyusunan raqan terus molor maka beban anggaran akan terus membengkat," katanya.[](bna)

  • Uncategorized

Leave a Reply