FPMPA: Jokowi Tak Miliki Komitmen yang Jelas Soal Turunan UUPA

FPMPA: Jokowi Tak Miliki Komitmen yang Jelas Soal Turunan UUPA

 

BANDA ACEH – Ketua Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA), Mufied Alkamal, mengaku sangat menyesalkan sikap presiden Jokowi yang tidak memiliki komitmen jelas dalam menuntaskan turunan UUPA.

“Terutama mengenai pembagian hasil Migas Aceh yang dijanjikan selesai pertengahan Maret kemarin,” kata Mufied Alkamal, kepada portalsatu.com, Rabu 1 April 2015.

Persoalan lain, katanya, yaitu banyaknya poin-poin yang melenceng di dalam PP dan Prepres tentang kewenangan Aceh yang bersifat nasional dan tentang pertanahan yang saat ini sedang dikaji oleh SKPA dan DPR Aceh.

“Kami meminta pusat lebih serius dan tidak mengulur-ulur waktu dalam proses regulasi UUPA ini, karena hal ini sudah sangat lama dinanti oleh masyarakat Aceh secara keseluruhan,” ujarnya.

“Pemerintah pusat harus menghargai kesabaran rakyat Aceh selama ini dengan segera menyelasaikan turunan UUPA tersebut,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Minyak dan Gas (RPP Migas) Aceh.

Padahal, ketika ia berkunjung ke Lhokseumawe untuk meresmikan beroperasinya Terminal dan Regasifiasi LNG, 9 Maret 2015, Jokowi menyatakan akan menuntaskan RPP Migas Aceh itu paling lama sepekan setelah ia pulang ke Jakarta.

“PP Migas, akan segera saya selesaikan. Insyaallah, dalam minggu ini, paling lambat minggu depan,” ujar Jokowi menjawab wartawan terkait komitmen Presiden menuntaskan salah satu turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) itu.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam pidatonya pada acara peresmian Terminal dan Regasifikasi LNG Arun itu, menyatakan rakyat Aceh menantikan PP Migas. “Kami berharap segera (ditandatangani Presiden), karena ini sudah lama ditunggu-tunggu,” katanya.

Kini sudah tiga pekan lebih berlalu, akan tetapi Jokowi belum menandatangani RPP itu menjadi PP Migas Aceh. “Setahu saya belum (ditandatangani Presiden), tapi untuk lebih jelasnya silahkan ditanyakan kepada Karo Hukum Pak Endrian,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Aceh Iskandari A. Gani kepada portalsatu.com lewat telpon seluler, Rabu, 1 April 2015. Ia mengaku sedang tugas dinas di Jakarta. [] (mal)

Leave a Reply