Farhan Hamid: Jangan Obral Judicial Review Terhadap UUPA

Farhan Hamid: Jangan Obral Judicial Review Terhadap UUPA

BANDA ACEH – Tokoh Aceh, Ahmad Farhan Hamid minta pihak tertentu tidak “mengobral” pernyataan tentang judicial review (“JR”) terhadap Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

“Jika ada pihak mau melakukan JR terhadap UUPA hendaknya dibahas terbuka
dengan masyarakat, utamanya masyarakat akademik,” tulis Ahmad Farhan Hamid yang juga mantan Wakil Ketua MPR RI melalui pernyataan tertulis dikirim kepada portalsatu.com, Sabtu, 1 Agustus 2015.

Farhan Hamid menyebut banyak substansi yang ditujukan untuk memperkuat posisi tawar politik Aceh dalam menjamin kekhususan yang sudah diraih. “Saya terkejut dengan isu akan dilakukan ‘JR’ terhadap peran konsultasi dengan gubernur (Aceh) dalam hal pengangkatan Kapolda dan Kajati,” tulisnya.

Menurut Farhan Hamid, alasan yang dibangun pihak melontarkan pernyataan tentang “JR” tidak rasional dan tidak masuk akal. Misalnya, penegakan hukum di Aceh lemah.

“Penegakan hukum tidak ada hubungan dengan peran konsultasi dengan gubernur. Baik polisi maupun kejaksaan merupakan kelembagaan yang tidak di-otonomkan, sifatnya nasional dan kepemimpinan terpusat,” tulis Farhan Hamid.

Farhan Hamid menyatakan, peran dan fungsi keduanya diatur dalam konstitusi dan undang-undang tersendiri. Peran konsultasi dengan Gubernur Aceh lebih kepada saling croscek terhadap rekam jejak calon Kapolda dan Kajati, terutama komitmen dalam kaitan penerapan syariat Islam.

“Meskipun dalam mengangkat Kapolda dan Kajati perlu adanya konsultasi, tapi dalam hal pemberhentian tidak perlu konsultasi. Jadi kalau benar penegakan hukum di Aceh lemah, silakan evaluasi oleh pimpinan institusinya,” tulisnya.

“Namun kita tahu selama inipun banyak keteladanan dari kebijakan polisi di Aceh dijadikan kebijakan yang bersifat nasional. Contohnya, jilbab untuk Polwan, Polda Aceh yang pertama menerapkannya,” tulis Farhan Hamid lagi.

Kalau ada hal yang masih kurang dalam penegakan hukum di Aceh, Farhan Hamid melanjutkan, hendaknya anggota DPR dan DPD RI dapat mengawasi dan mendorong Kapolri dan Jaksa Agung untuk memerintahkan bawahannya di Aceh melaksanakan tugas dengan baik sesuai tupoksinya.

“Bukan sebaliknya, mengubrak-abrik UU kekhususan. Seperti kurang kerjaan
saja. Saya berharap kepada siapa pun agar tidak mengambil langkah-langkah aneh yang akan disesali sepanjang masa dan dikutuk masyarakat Aceh,” tulis Farhan Hamid.[]

Leave a Reply