Fachrul Razi Pimpin Rombongan Komite I DPD RI ke Aceh

Fachrul Razi Pimpin Rombongan Komite I DPD RI ke Aceh

BANDA ACEH – Senator asal Aceh, Fachrul Razi, M.I.P, menjadi ketua rombongan dalam kunjungan kerja Komite I DPD RI selama berada di Aceh. Fachrul Razi merupakan Wakil Ketua Komite I DPD RI.

Kunjungan kerja di Aceh berlangsung dari 17 hingga18 Mei 2015.

“Selama di Aceh, kita akan bertemu dengan Wali Nanggoe, gubernur, Wali Kota Banda Aceh. Pertemuan dengan instansi tersebut akan membahas tentang pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Inventarisir Masalah Pertanahan,” kata Fachrul Razi dalam siaran persnya ke portalsatu.com, Minggu malam 17 Mei 2015.

Katanya, kunjungan kerja Komite I DPD RI tersebut sesuai dengan UUD 1945 pasal 22 D Ayat 1 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3.

Menurutnya, penataan ruang di Aceh selama ini sudah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Aceh.

Sejauh ini, katanya, qanun tersebut telah mendapat koreksi dari Kemendagri terhadap beberapa pasal. Kemudian lembaga CSO dan Uni Eropa merekomendasikan untuk merevisi qanun tersebut, setelah Walhi Aceh melakukan gugatan ke Mahkamah Agung.

Qanun RT/RW Aceh disusun berdasarkan kekhususan dan keistimewaan Aceh.
Pasal 142 UU Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa perencanaan, penetapan dan pemamfaatan tata ruang didasarkan pada kekhususan Aceh dan saling keterkaitan dengan tata ruang nasional dan tata ruang kabupaten. Pemerintah Aceh juga berwenang dalam perencanaan, pengaturan dan penetapan pemamfaatan tata ruang lintas kabupaten.

“Untuk masalah pertanahan, kunjungan DPD-RI akan difokuskan
pada pengkajian persoalan pelimpahan wewenang kantor BPN ke Pemerintah
Aceh yang selama ini menuai kritikan karena tidak sesuai dengan amanah
UU PA,” ujarnya.

Selain itu, kata Fachrul Razi, pengalihan kantor wilayah BPN di Aceh dilakukan sesuai dengan Perpres nomor 23 tahun 2015. Perpres tersebut hanya mengatur tentang peralihan struktural kelembagaan dan kepegawaian serta aset. Sedangkan untuk kewenangan diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh.

“Jika kita mengkaji PP dan Perpres urusan pemerintah dalam bidang pertanahan masih menjadi kewenangan pemeintah pusat,” katanya.

Disamping itu juga, katanya lagi, ada juga masalah pertanahan untuk mantan kombatan belum diselesaikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan amant MoU butir 3.2.5. Dimana Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi pasukan GAM ke dalam masyarakat.

“Kita menilai bahwa UU Pokok Agraria sudah tidak relevan dengan dinamika yang ada dan juga bertentangan dengan UU nomor 26 Tahun 2007. Permasalahan tanah di Indonesia terdiri dari sengketa pertanahan, konflik pertanahan dan perkara pertanahan. Saya akan memperjuangkan aspirasi Aceh di parlemen setelah semua masalah di inventarisir dalam kunjungan kerja tersebut. Terutama hak-hak tanah untuk mantan kombatan GAM sesuai amanah MoU Helsinki,” katanya. []

Foto: Fachrul Razi/Republika

Leave a Reply