Euforia SKPA

SUDAH seminggu pelantikan 32 Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Papan bunga ucapan selamat sudah lusuh. Sebagian besar pun sudah digusur. Dering hp dan SMS ucapan selamat sudah jarang terdengar. Hari-hari mulai berganti menjadi rutinitas normal, seperti menyambut tamu, mengisi acara seremonial, memimpin rapat, memimpin apel, atau hanya berkutat dengan administrasi.

Hari-hari kerja dimulai oleh tumpukan surat dan proposal. Ada yang harus dibaca, ditelaah, didisposisi, ditandatangani, ditindaklanjuti, dan ada yang diabaikan. Rutinitas birokrasi kadang bisa menumpulkan kreativitas dan idealisme; mengaburkan peran dan fungsi Kepala SKPA.

Apa sebenarnya esensi seorang kepala dinas atau badan? Dalam konteks manajemen, seorang Kepala SKPA adalah seorang manajer. Sebagai seorang manajer, ia memiliki fungsi-fungsi manajerial untuk mencapai tujuan organisasi, baik tujuan SKPA-nya sendiri maupun tujuan organisasi induknya, Pemerintah Aceh.

Apa fungsi seorang manajer? Sebagai seorang manajer, Kepala SKPA memiliki fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Tidak dapat dikatakan sebagai manajer apabila ia tidak memiliki visi ke depan. Ia juga bukan manajer jika tidak mampu menempatkan orang yang tepat untuk mendukung pencapaian tujuan organisasinya.

Juga, ia bukan manajer yang baik jika tidak menjalankan fungsi kepemimpinan, seperti menjadi teladan bagi stafnya, memotivasi, menginspirasi, bahkan menjadi tempat curahan hatinya. Selanjutnya, seorang manajer harus mampu mengendalikan dan mengawasi pekerjaan serta perilaku anggotanya.
Untuk apa semua itu dilakukan? Tentu saja untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang paling efektif dan efisien; menggunakan biaya sekecil-kecilnya untuk mencapai hasil sebesar-besarnya.

Esensi SKPA

Untuk apa SKPA? Tentu saja untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama eksekutif dan legislatif yang secara normatif tertuang dalam RPJM dan APBA. Tujuan final, tentu untuk mewujudkan visi misi pemerintah menjadikan Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri. Masalahnya, apakah SKPA mampu mewujudkan semua itu? Apa indikator bermartabat, sejahtera, adil, dan mandiri?

Secara umum, definisi visi di atas telah dijabarkan dalam Buku Merah Visi-Misi Zikir. Misalnya, bermartabat diwujudkan melalui pemerintahan yang bersih dan amanah. Sejahtera diukur dari perbaikan struktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Adil didefinisikan sebagai pembangunan yang partisipatif, proporsional, dan berkelanjutan. Mandiri diwujudkan melalui optimalisasi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.

Pemahaman terhadap esensi dan tujuan ini akan memudahkan SKPA menyusun dan menjalankan programnya selama lima tahun ke depan. Menjalankan roda pemerintahan dengan jujur, transparan, disiplin dan ikhlas sudah mampu mewujudkan visi yang pertama.

Apabila anggaran disalurkan untuk meningkatkan investasi, ekspor pendapatan masyarakat serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sudah menjadi kredit poin bagi tercapainya kesejahteraan. Membangun infrastruktur yang prioritas untuk mendorong produktivitas pertanian, industri pengolahan hasil perkebunan, serta ekspor akan menjadi nilai plus.

Apalagi kalau mampu memberdayakan masyarakat Aceh untuk bisa mengeksplorasi dan mengelola sendiri sumber daya alamnya dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan, akan memperoleh acungan dua jempol. Jadi, SKPA tidak perlu mencari-cari alasan kunjungan ke Jakarta atau ke luar negeri bila tidak relevan dengan kriteria-kriteria di atas.

Fenomena Ketertinggalan Aceh

Yang harus selalu menjadi perhatian SKPA adalah kondisi Aceh masih sangat memprihatinkan. Tidak bosan saya mengingatkan, keberlimpahan dana yang masuk ke Aceh pascatsunami dan perjanjian damai masih belum mampu membuat rakyat terbebas dari belenggu kemiskinan dan pengangguran. Lebih Rp20 triliun dana otonomi khusus yang mengalir ke Aceh pascadamai 2005 belum mampu mengangkat rakyat Aceh dari ketertinggalan.

Persentase APBD yang dikorupsi masih yang tertinggi di Indonesia. 19,5 persen, dari 4,3 juta penduduk Aceh, masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hampir 200 ribu orang menganggur dari 2 juta angkatan kerja yang ada. IPM merosot dari rangking 17 menjadi 27 pada 2010. Kualitas pendidikan nomor 28 dari 33 provinsi. Pertumbuhan Aceh lima tahun terakhir hanya 4,8 persen, padahal nasional sudah di atas 6,5 persen.

Pembangunan di pesisir Timur masih lebih dominan dibandingkan daerah tengah dan kawasan terpencil. Sumber daya alam dieksplorasi dengan mengabaikan kepentingan rakyat sekitar sehingga banyak menimbulkan konflik baru. Pelaksanaan syariat Islam hanya berlaku secara normatif dan diskriminatif, serta sederet catatan kemunduran lainnya.

Ke depan

Esensi keberadaan pemerintah dalam konteks ekonomi publik adalah 1) menciptakan stabilisasi ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain; 2) alokasi sumber daya, uang, SDA, dan lain-lain; 3) distribusi “kue” pembangunan dan pendapatan, serta 4) pertumbuhan, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain.
Saya berpendapat, tidak usah muluk-muluk. Kalau Kepala SKPA dapat mencermati butir-butir yang tertuang dalam Buku Merah, insya Allah pasti tak salah arah. Kalaulah tidak bisa mencapai 100 persen apa yang diharapkan, paling tidak Aceh sudah menuju ke arah yang baik sebagaimana yang dicita-citakan. Semoga.[]

Dosen FE Unsyiah, Manajer Operasional Aceh Recovery Forum

  • Uncategorized

Leave a Reply