Elemen Sipil Minta Dewan Aceh di Senayan Tolak RUU Pilkada

Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) menolak pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung. Pasalnya mereka menilai berdirinya suatu negara karena adanya rakyat.

“Rakyat menjadi bagian terdepan dalam mendorong majunya demokrasi di Indonesia, bukan malah kita menahan hak rakyat,” ujar Koordinator GMPD, Firdaus, kepada ATJEHPOST.CO melalui siaran persnya, Senin, 15 September 2014.

Dia menilai sistem demokrasi di Indonesia semakin hari kian mundur, termasuk di Aceh. Hal ini akan diperparah jika UU tersebut diberlakukan. Firdaus turut mendesak anggota DPR RI asal Aceh untuk membuat pernyataan sikap bersama untuk menolak pembahasan Rancangan UU Pilkada di DPR-RI.

"Karena mereka merupakan perpanjangan tangan atau perwakilan rakyat Aceh yang hari ini berada di DPR-RI. Jangan duduk manis di Senayan tanpa memperjuangkan hak-hak rakyat Aceh,” katanya.
 
Selain itu, GMPD juga meminta sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh agar menolak RUU Pilkada secara tidak langsung yang sebentar lagi akan disahkan. Firdaus juga meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh agar mengambil langkah-langkah tegas menyikapi RUU Pilkada tersebut. Menurutnya konflik baru akan tercipta di Aceh ketika pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh wakil rakyat.

“Kita menginginkan pemilihan kepala daerah dijalankan secara demokrasi, biar rakyat yang menentukan pilihan pemimpinnya demi kemajuan daearah,” ujarnya.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply