Elemen Sipil Khawatir Aceh Utara Tidak Miliki Polisi Kehutanan

LEMBAGA Swadaya Masyarakat (LSM) Selamatkan Isi Alam dan Flora-Fauna (SILFA) mengkhawatirkan kondisi kekosongan infrastruktur kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Utara. Hal ini disampaikan Direktur LSM SILFA, Irsadi Aristora,. S.Hut,. MH melalui siaran pers kepada ATJEHPOST.co, Senin, 1 Desember 2014.

"Sangat aneh kami merasa bahwa dalam struktur kehutanan pada Dishutbun Aceh Utara tidak memiliki polisi kehutanan sama sekali. Sementara Pemerintah Aceh telah menganggarkan 2000 personil Pamhut untuk melakukan pengamanan hutan di seluruh Aceh dan khusus Aceh Utara disediakan hampir 150 personil Pamhut di sana," katanya.

Ia menilai kekosongan struktur pemerintahan di Dishutbun merupakan pelanggaran tata pemerintahan yang harus segera dilengkapi dan dibenahi. Konflik internal antara Kadishutbun Aceh Utara dengan Polhut dan Pamhut Aceh Utara akan membuat peran pengamanan hutan tidak berjalan. Apalagi, kata Irsadi, kebijakan Kadishutbun Aceh Utara yang menyatakan tidak ada pengamanan hutan di wilayah Aceh Utara.

Irsadi lantas merujuk Laporan dan Analisa Kasus Penangkapan Hingga Pelepasan Barang Bukti dan Tersangka Tindak Pidana Kehutanan (LKN) Nomor : LK.05/Polhut/IX/2014, tertanggal 10 September 2014 lalu. Ia mengutip laporan yang ditulis langsung Kasat Polhut Aceh Utara Hendra Gunawan,. SP. Ir. M Ichwan selaku pejabat Kepala Bidang Kehutanan yang dengan sengaja melepas tangkapan Polhut dan Pamhut.

"Apakah Pak Ichwan telah menerima dan bermain mata dengan tersangka yang ditangkap," katanya.

Irsadi juga menjelaskan adanya larangan dari Kadishutbun dan Kepala Bidang Kehutanan agar Polhut serta Pamhut untuk melakukan tugas pengamanan hutan. Ia menilai larangan ini memberikan kesan adanya pemain dari belakang layar sehingga membuat Kabid Kehutanan berani melawan UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

"Sikap ini adalah tindakan kriminal seorang penjabat pemerintah melawan peraturan perundangan UU No. 18 Tahun 2013, Pasal 6 ayat (1) huruf c, jo Pasal 104 jo Pasal 27, Pasal 105  huruf  g  jo Pasal 28 huruf g dan Pasal 106 jo  Pasal 28 huruf h. Bunyi Pasal 104, UU No. 18 Tahun 2013," katanya.

Ia mengklaim telah memiliki laporan resmi dari Sekda Aceh Utara terkait pelanggaran dan laporan analisis tindak kriminal yang dilakukan Kadishutbun dan Kabid Kehutanan setempat. Irsadi juga mengultimatum Bupati Aceh Utara untuk mengambil sikap tegas terhadap kedua pejabat pemerintahan bidang kehutanan di daerah tersebut.

"Bila Bupati Aceh Utara tidak mengambil sikap tegas terhadap kondisi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala Bidang Kehutanan, maka kami akan menggugat melalui hukum terhadap kedua pejabat tersebut secara pidana atas pelanggaran yang telah mereka lakukan kepada instasi pengamanan hutan di Aceh Utara saat ini yang jelas-jelas melanggar aturan hukum yang berlaku di negara kita Republik Indonesia. Karena sudah jelas dan terbukti Kadishut dan Kabid Kehutanan telah bekerja sama dengan tersangka pelaku kejahatan kehutanan dan dengan sengaja melepas barang bukti hukum dan melarang petugas melakukan fungsi sebagai pengamanan hutan," katanya.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply