Elemen Sipil dan Mahasiswa Tolak Chaidir Sebagai Ketua PT Banda Aceh

ELEMEN sipil yang tergabung dalam lembaga Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama BEM FISIP dan BEM Hukum Unsyiah menyatakan menolak dengan kebijakan Mahkamah Agung (MA) untuk mempromosikan hakim Chaidir sebagai Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh.

Hal ini disampaikan oleh tiga lembaga tersebut melalui siaran pers yang dikirim ke ATJEHPOSTcom, Kamis 12 Juni 2014.

“MaTA, BEM FISIP dan BEM Hukum Unsyiah akan menggalang tandatangan untuk menolak kebijakan tersebut. Nantinya, tandatangan ini akan dikirimkan kepada MA, Ketua Komisi III DPR RI dan juga Komisi Yudisial (KY) sebagai bentuk protes atas dipromosikan Chaidir sebagai Ketua PT Banda Aceh,” kata Koordinator Bidang Antikorupsi dan Monitoring Peradilan MaTA, Baihaqi.

Menurutnya, penolakan ini dikarenakan, Chaidir pernah memiliki rekam jejak yang mencoreng citra hakim sebagai aparat penegak hukum ketika dirinya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.

“Chaidir pernah dinyatakan melanggar kode etik perilaku hakim oleh MA?.? ?Pada 1 Maret 2008 Chaidir terbukti telah menghubungi terpidana kasus korupsi (suap) Jaksa Urip Tri Gunawan, Artalyta Suryani alias Ayin dan meminta sejumlah uang untuk keperluan berlibur dan bermain Golf di Cina,” kata dia.

Dalam Rapat Pimpinan MA pada Jumat, 10 Juli 2008, kata Baihaqi, Chaidir dinyatakan telah melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya mengatur mengenai larangan melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah, atau pegawai negeri sipil.

Selain itu, Chaidir juga dinyatakan terbukti melanggar Pasal 5 ayat (18) Keputusan Ketua MA Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perilaku Hakim, yang pada pokoknya mengatur mengenai larangan supaya hakim tidak menggunakan wibawa jabatannya untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.

Atas kedua pelanggaran ini, Chaidir kemudian dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan menjadi hakim biasa di PN Jakarta Barat.?? Namun, rekam jejaknya yang tergolong buruk ketika menjabat sebagai hakim, tidak menjadi batu sandungan baginya serta hambatan bagi MA untuk memberikan jabatan yang lebih besar lagi. Sebab, setelah hukuman disiplin berat tersebut dijatuhkan, ia kemudian diangkat menjadi hakim tinggi di PT Jakarta. Setelah itu, tidak sampai 5 (lima) tahun setelah hukuman disiplin berat tersebut dijatuhkan, pada 2012, MA kembali mempromosikannya menjadi Wakil Ketua PT Banda Aceh.

Kemudian, tidak sampai 1 (satu) tahun menjabat sebagai Wakil Ketua PT Banda Aceh, pada 2013, MA kembali mempromosikan Chaidir menjadi Wakil Ketua PT Tanjungkarang. Bahkan, saat ini Chaidir kembali dipromosikan oleh MA menjadi Ketua PT Banda Aceh.

“Rentetan promosi jabatan kepada Chaidir tersebut mengisyaratkan bahwa MA menutup mata terhadap rekam jejak bawahannya,” kata Baihaqi.

  • Uncategorized

Leave a Reply