Home Ekbis Proyek Listrik 47 Daerah Terluar Tambah 34.178 Pelanggan Baru PLN

Proyek Listrik 47 Daerah Terluar Tambah 34.178 Pelanggan Baru PLN

44
0

Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 47 wilayah terluar, daerah perbatasan serta pulau terpencil di Tanah Air mampu terang benderang pada Agustus tahun ini. Sejauh ini, pemerintah mengklaim telah merampungkan 43 wilayah kerja, sedangkan empat lokasi lainnya masih dalam pengerjaan penyediaan listrik.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan jika proyek 47 wilayah terpencil, perbatasan dan pulau terluar sudah terang benderang, maka diprediksi pelanggan PT PLN (persero) akan bertambah sebanyak 34.178 orang. “Normalnya dengan nyalanya daerah-daerah itu sekitar 34.178 pelanggan akan dialiri listrik,” pungkasnya dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (9/8).

Sejauh ini, lanjut Jarman, pihaknya menghadapi kendala akses di empat lokasi tersebut. “Yang belum kenapa, karena keterbatasan akses juga kendala lainnya di lokasi,” ujar Jarman.

“Memang seperti di daerah perbatasan Kalimantan. Waktu itu sungainya kering. Lalu di Papua hambatannya jalannya sulit dan jembatan rusak,” tambah Jarman.

Meski demikian, Jarman sesumbar beberapa kendala proyek yang menjadi bagian program 35.000 MW pemerintah ini sudah mendapatkan solusinya. “Kita sudah punya pemecahannya yaitu akan diangkut (peralatannya) dengan helikopter,” tuturnya.

Jarman menambahkan, pihaknya juga mendapatkan bantuan dari personel TNI dalam pengangkutan peralatan di wilayah yang mempunyai kendala akses. “Memang tantangan di daerah-daerah perbatasan, terpencil itu membawa peralatan ke arah situ. Tapi kita sudah mendapatkan pemecahan termasuk bantuan dari personel TNI,” jelasnya.

Kementerian ESDM menunjuk PT PLN (persero) sebagai operator proyek pengadaan listrik di 47 wilayah terpencil, daerah perbatasan dan pulau terluar di Tanah Air. Direktur Institute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa menanggapi positif penunjukan ini.

Pasalnya, dengan begitu warga menjadi punya hak untuk menyampaikan komplein jika terjadi masalah dalam proses pengaliran listrik. “Saya kira ada jaminannya karena itu dikelola oleh PLN. PLN harus bertanggung jawab terhadap kendalanya,” ujar Fabby.

“Karena masyarakat yang dialiri liatrik menjadi pelanggan PLN, nah tentunya punya hak-hak yang harus dipenuhi oleh PLN sebagai penyedia listrik,” tegasnya.

Meski demikian, lanjut Fabby, terselip berbagai kendala yang ia nilai seharusnya sudah dipikirkan solusinya oleh pemerintah salah satunya permasalahan bahan bakar.

“Ini memang tidak lepas dari biaya. Kalau kita lihat PLTD di daerah pedalaman yang aksesnya terbatas misalnya tadi disampaikan karena sungainya mengering jadi mesin diesel nya enggak bisa dibawa,” jelasnya.

“Nah bisa bayangkan kondisi seperti itu kalu PLTD kan butuh solar,” ucapnya.

Kendalanya sendiri, lanjut Fabby, yang pertama yakni harga solar sudah mahal, kemudian membawa solar ke lokasi dengan akses yang terbatas menjadikan hal itu sebagai tantangan tersendiri.

“Ini menurut saya perlu ada upaya untuk memastikan agar seluruh dari pembangkit yang sudah dibangun tidak mengalami kendala,” tuturnya.

“Jadi memang perencanaan pasokan bahan bakar harus benar-benar diperhatikan. Walaupun daerah itu terpencil yang notabenenya penggunanya sedikit tapi kan tersebar-sebar,” pungkasnya. | sumber : merdeka