Home Ekbis Pimpinan Dewan Anjurkan Pembentukan Tim Khusus Percepatan Realisasi APBA

Pimpinan Dewan Anjurkan Pembentukan Tim Khusus Percepatan Realisasi APBA

44
0

BANDA ACEH – Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan, sangat menyayangkan rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2015. Pasalnya kondisi seperti ini terjadi setiap tahunnya.

“Seakan-akan Pemerintah Aceh tidak pernah belajar dari tahun-tahun sebelumnya, dan tidak memiliki solusi jitu terhadap persoalan yang sudah terjadi setiap tahun,” ujar Teuku Irwan kepada portalsatu.com, Senin malam, 27 Juli 2015.

Dia mengatakan selaku pimpinan DPRA sangat berharap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) bekerja lebih maksimal dalam merealisasikan APBA. Apalagi realisasi APBA akan sangat berdampak pada geliat perekonomian Aceh yang masih sangat bergantung pada anggaran pemerintah.

Menurut Teuku Irwan, realisasi APBA akan memiliki multi dampak yang sangat besar untuk perekonomian Aceh. Misalnya pada sektor pembangunan infrastruktur, yang sudah pasti akan ada penyerapan tenaga kerja, serta melibatkan sektor-sektor yang lainnya seperti belanja material, dan lain-lain. “Begitu juga di sektor pengadaan barang, dimana akan terjadi perputaran uang di tengah masyarakat.”

“Saya menyarankan agar Gubernur Aceh membentuk Tim Khusus yang bertugas untuk memantau dan membantu percepatan realisasi APBA, dengan cara mengawasi dan membantu pelaksanaan lelang di semua SKPA,” katanya.

Teuku Irwan mengatakan Tim Khusus tersebut bisa beranggotakan Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Pemerintah Aceh, staf ahli Gubernur, serta dari Inspektorat Aceh. Anggota Tim Khusus ini diharapkan bisa membantu mencarikan solusi dari hambatan yang dialami setiap SKPA dalam proses pelelangan.

“Saya berharap semua lelang fisik dapat selesai paling lambat pada pertengahan Agustus 2015. Sehingga pembangunan bisa dimulai segera dan sudah bisa diselesaikan pembangunannya sebelum akhir tahun 2015,” katanya.

Menurut Teuku Irwan, jika ada SKPA yang kinerjanya sangat lemah dan tidak mampu untuk secepatnya merealisasikan APBA, maka gubernur sebagai kepala Pemerintahan Aceh harus melakukan evaluasi secara objektif, dan berani memberikan sanksi tegas. “Karena realisasi APBA ini sangat erat kaitannya dengan kondisi perekonomian rakyat Aceh,” katanya lagi.[]