Kepala Bappeda: Serapan Otsus di Aceh Barat Capai 75 Persen

MEULABOH – Realisasi serapan kegiatan fisik sejumlah proyek pembangunan bersumber dari Otonomi Khusus (Otsus) di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh telah memuaskan karena mencapai target 75 persen hingga tahap ke-II 2015.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Barat T Ahmad Dadek saat ditemuai di Meulaboh, Kamis, 8 Oktober 2015, mengatakan dari total dana otsus Rp126 miliar realisasi fisik pekerjaan rata-rata 70-75 persen dengan serapan anggaran 60 persen.

“Sebanyak Rp126 miliar dana otsus itu sudah berjalan on time di Aceh Barat, pada Desember 2015 ini kita menargetkan seluruh kegiatan sudah 100 persen baik realisasi fisik maupun keuangan,” katanya.

Ahmad Dadek menjelaskan, pencapaian 60 persen serapan anggaran tersebut telah memasuki tahap kedua yang masih dinantikan pengajuannya oleh rekanan/kontraktor, namun ditargetkan pada Desember 2015 pencapaian kegiatan sudah terlaksana 100 persen.

Malahan kata dia, untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut Pemkab Aceh Barat telah menyalurkan sebagian anggaran kepada beberapa proyek memuaskan dari total dana otsus yang telah diterima pemda setempat.

Meskipun demikian diakui ada satu kegiatan pembangunan TK Pembina yang masih perlu dipacu dengan penambahan pekerja, itu merupakan hasil dari penelitian dilakukan oleh tim Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K).

“Hasil penelitian tim P2K, mereka sudah datang beberapa hari lalu, itu hanya satu masalah mereka temukan keterlambatan pada gedung TK Pembina, yang lain seperti jalan dan sebagainya itu sudah sesuai schedule dan kontrak kerja,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, untuk mengawal berbagai pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terhadap serapan Pendapatan Asli daerah (PAD), pihaknya juga sudah membentuk tim pemantau dan evaluasi.

Lanjut Dadek, untuk memacu pembangunan dan pemasukan daerah tim pelaksana realisasi kegiatan daerah telah merumuskan beberapa catatan penting menyangkut tangihan PAD berasal dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum terserap maksimal.

Demikian juga menyangkut pengadaan-pengadaan melalui pihak rekanan terhadap peralatan kesehatan serta kendaraan dinas yang sudah ditentukan standar harganya oleh pemerintah melalui pihak rekanan.

“Apapun pembangunan dari kegiatan di daerah berpengaruh pada PAD. Karena itu sudah ada tim juga yang terus melakukan evaluasi realisasi kegiatan pada setiap SKPD sehingga terlaksana sebagaimana direncanakan,” katanya menambahkan.[] sumber: antaranews.com