Home Ekbis Faktor Apa Saja yang Menghambat Pertumbuhan Investasi di Aceh? Ini Hasil Penelitian...

Faktor Apa Saja yang Menghambat Pertumbuhan Investasi di Aceh? Ini Hasil Penelitian BI

115
0

BANDA ACEH – Bank Indonesia (BI) turut menyajikan box khusus berisi hasil penelitian Growth Diagnostic (Diagnosis Pertumbuhan) dalam laporan tentang Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Aceh Triwulan II 2015. Hasil kajian tersebut dipublikasikan melalui laman resmi BI pada Agustus ini.

BI menjelaskan, penelitian Growth Diagnostic ini untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor apa saja yang menghambat pertumbuhan investasi di Aceh. “Metode Growth Diagnostic bertujuan mengidentifikasi dan memahami secara lebih rinci persoalan-persoalan pertumbuhan ekonomi inklusif yang paling mendesak untuk diperbaiki dan bagaimana upaya reformasi yang tepat untuk mengakomodasi permasalahan tersebut,” tulis BI.

Hasil penelitian Growth Diagnostic Provinsi Aceh menunjukkan beberapa indikator seperti infrastruktur energi/listrik, biaya transaksi, dan kegagalan koordinasi pasar, yang menjadi penghambat prospek ekonomi Aceh ke depan.

Berikut selengkapnya “Growth Diagnostic Provinsi Aceh” yang disajikan BI dalam laporan hasil Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Aceh Triwulan II 2015:

Growth Diagnostic Provinsi Aceh

Seiring dengan habisnya cadangan minyak dan gas di Aceh yang ditandai dengan berakhirnya ekspor LNG dari Aceh yang telah berlangsung selama beberapa dekade, perekonomian Aceh mengalami perlambatan yang signifikan. Pada triwulan II 2015 perekonomian Aceh menunjukan perlambatan sebesar -1,72%.

Fenomena ini tidak hanya berdampak terhadap aspek perekonomian Aceh, namun juga aspek sosial dan keamanan. Aceh merupakan salah satu provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, sebesar 16,94% di tahun 2014. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang prospek pertumbuhan seiring dengan habisnya pasokan LNG yang dulu menjadi tulang punggung perekonomian Aceh. Hal ini tercermin dari tingkat pertumbuhan pada triwulan II 2015 yang menyertakan migas telah mencapai level terendahnya sejak beberapa tahun terakhir yaitu sebesar 0,59%.

Oleh karena itu, pertumbuhan yang inklusif dan berkesinambungan, terutama di sektor non-migas, perlu dicapai untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Aceh secara signifikan. Salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi adalah insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah guna mendorong sektor swasta dan para individu untuk melakukan investasi.

Investasi menyebabkan terjadinya akumulasi modal (fisik, manusia) dan dapat menimbulkan kemajuan teknologi, dengan demikian meningkatkan produktifitas. Investasi memungkinan penerapan teknologi-teknologi baru, menjangkau pasar-pasar baru dan memperkenalkan peningkatan proses usaha. Hal ini dapat  memiliki dampak positif yang bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan (World Bank, 2009).

Dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai faktor apa saja yang menghambat pertumbuhan investasi di Aceh, Kantor Perwakilan Bank Indonesia melakukan penelitian Growth Diagnostic. Metode Growth Diagnostic bertujuan mengidentifikasi dan memahami secara lebih rinci persoalan-persoalan pertumbuhan ekonomi inklusif yang paling mendesak untuk diperbaiki dan bagaimana upaya reformasi yang tepat untuk mengakomodasi permasalahan tersebut.

Growth Diagnostic ini melengkapi dan meperbaharui penelitian World Bank pada tahun 2009 yang hanya menggunakan diagnosis pertumbuhan (Growth Diagnostic) HRV dan belum mempertimbangkan diagnosis ketenagakerjaan.  Analisis HRV ini dimulai dengan mempertanyakan permasalahan dari bagian atas pohon dan kemudian terus ke bawah, berupaya untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang benar-benar menghambat investasi sektor swasta pada setiap tahapnya. Setiap cabang mewakili gejala potensial atau ‘penyakit’ ekonomi yang dapat menjelaskan rendahnya tingkat investasi.

Hasil dari penelitian Growth Diagnostic Provinsi Aceh menunjukan beberapa indikator seperti infrastruktur energi/listrik, biaya transaksi, dan kegagalan koordinasi pasar, yang menjadi penghambat prospek ekonomi Aceh ke depan.

A. Infrastruktur Energi

Infrastruktur energi di Aceh masih sangat terbatas. Sistem kelistrikan di Aceh terdiri dari sistem interkoneksi 150 kV Sumut – Aceh dan subsistem isolated dengan tegangan distribusi 20 kV. Sekitar 70% dari sistem kelistrikan di Aceh dipasok dari sistem interkoneksi 150 kV Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) dan sisanya 30% dilayani oleh pembangkit PLTD isolated. Seluruh wilayah pantai barat dan tengah Aceh serta kepulauannya masih dipasok dari PLTD berbahan bakar HSD (High Speed Diesel) melalui sistem kelistrikan 20 kV. Daerah yang dilayani oleh sistem interkoneksi masih dalm kondisi rawan pemadaman karena jumlah kapasitas pembangkit yang masuk grid tidak mempunyai cadangan daya yang cukup. Pemadaman dalam skala besar bisa terjadi apabila ada gangguan pada jaringan transmisi atau gangguan pada (atau pemeliharaan) pada unit pembangkit berkapasitas besar. Pada sistem isolated 20 kV yang meliputi Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Kota Subussalam, Aceh Tenggara, gayo Lues, Kota Sabang, dan Simeulue terdapat genset dengan kapasitas total 72 MW untuk mengatasi defisit pada sistem isolated tersebut.

Banyak para investor yang gagal berinvestasi di Aceh karena ketiadaan listrik untuk menyupply lokasi industri tertentu. Oleh karena itu, program kerja pemerintah dalam pengadaan listrik 35.000 MW diharapkan akan mengakomodir masalah tersebut. Rekomendasi untuk pemerintah Aceh adalah untuk terus mengawal progress pengadaan listrik tersebut dan mempermudah izin pembangunan dalam proses pengadaan tenaga listrik tersebut.

B. Biaya Transaksi

Biaya transaksi masih menjadi kendala. Biaya transaksi dalam investasi yang dimaksud adalah biaya di luar biaya-biaya formal yang memamg disyaratkan. Konflik Aceh masih menyisakan polemik kemanan investor untuk berinvestasi. Tampaknya kecil kemungkinan bahwa di Aceh akan kembali terjadi konflik bersenjata, tetapi peristiwa-peristiwa kekerasan masih lazim terjadi dan dunia usaha masih menganggap bahwa provinsi ini tidak aman, yang dapat menjadi penghalang masuknya investasi swasta. Terjadi asimilasi secara luas dalam proses perdamaian di antara para mantan pimpinan GAM karena banyak di antara mereka diangkat menduduki jabatan pemerintah atau menjalankan usaha yang menguntungkan. Akan tetapi, banyak di antara para pengikutnya yang tidak dapat melakukan dan mungkin merasa bahwa mereka tidak menerima keuntungan dari suksesnya perdamaian (Apsinall, 2009b; MSR, 2009). Akibatnya, kadangkala mereka menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencari nafkah. Rekomendasi yang dapat disampaikan terkait masalah ini adalah dengan membentuk satker gabungan yang menjamin keamanan investor dalam melakukan investasi di Aceh.

C. Kegagalan Koordinasi Pasar

Kegagalan koordinasi pasar merupakan kesimpulan dari terus negatifnya neraca perdagangan Aceh. Net impor terjadi karena habisnya produksi LNG sebagai motor utama ekspor Aceh, sementara itu barang dari luar Aceh terutama Sumatera Utara terus masuk tanpa terbendung sehingga impor Aceh sangat tinggi. Rekomendasi yang dapat disampaikan terkait masalah ini adalah melakukan analisis perdagangan antar wilayah di Provinsi Aceh dan membentuk model kerjasama antara Aceh dan Sumatera Utara yang dapat menguntungkan kedua belah pihak baik secara ekonomi riill ataupun makro.[]

Foto ilustrasi.

Baca juga:

Pertumbuhan Ekonomi Aceh Melambat Apa Saja Pemicunya

Kebutuhan Konsumsi Aceh Bergantung Pasokan Luar Daerah