Home Editorial Wajah Pendidikan Kita

Wajah Pendidikan Kita

23
0

MENTERI Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan, malam tadi tiba di Aceh. Ia datang bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan serta Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Sehari sebelumnya Jaksa Agung M Prasetyo juga datang ke Aceh.

Kunjungan Menteri Anies ke Aceh adalah untuk menghadiri wisuda angkata ke-6 siswa Sekolah Sukma Bangsa Pidie di Sigli. Sekolah ini dikelola oleh Yayasan Sukma, Jakarta yang terbentuk pada 2006 silam yang dikhususkan untuk putra-putri Aceh yang menjadi korban konflik, tsunami dan dari keluarga tidak mampu.

Menteri Anies akan mewisuda langsung secara simbolik sejumlah siswa Sekolah Sukma Bangsa. Sementara Menteri Ferry dan Jaksa Agung M. Prasetyo. Pada kesempatan ini turut diluncurkan buku “Dari Sukma Bangsa untuk Indonesia”.

Beberapa hari sebelumnya Pemerintah Aceh menerima Anugerah UPI Award atas keberhasilannya membangun Aceh berbasis pendidikan. Dua hal ini menjadi momentum untuk melihat wajah pendidikan di Aceh. Bahwasannya pemerintah peduli dengan pendidikan tentu sangat menggembirakan. Namun kucuran dana besar dan kebijakannya harus diterjemahkan oleh pelaku pendidikan dengan sungguh-sungguh. Semua kepedulian itu harus diterjemahkan dengan kerja keras meningkatkan mutu, meningkatkan daya saing, sehingga menghasilkan lulusan yang kreatif dan berdaya saing pula.

Merujuk pada kenyataan saat ini, policy politik yang dituangkan dalam anggaran belum mampu mencatat prestasi riil. Nilai prestasi pendidikan Aceh secara nasional masih rendah. Sehingga policy dan anggaran harus didukung yang diikuti oleh revolusi implementasi.

Saat ini yang menjadi akar masalah Aceh dalam faktor ekonomi adalah sulitnya masyarakat mendapat pekerjaan. Selain karena terbatasnya lapangan pekerjaan, juga disebabkan karena faktor keahlian. Di sinilah pentingnya pemerataan pendidikan, agar semua lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan derajatnya. Tak terkecuali pihak-pihak yang selama ini mungkin terlupakan.

Contoh sederhana misalnya dalam hal pemberian beasiswa. Selama ini fokus pemerintah hanya pada mereka yang sudah ‘pintar’ saja, dalam artian mereka yang sudah bergelar sarjana yang berhak mendapatkan bantuan beasiswa untuk melanjutkan program pendidikan lanjutan. Begitu seterusnya.

Tapi bagaimana dengan para eks kombatan, para korban konflik dan masyarakat miskin yang putus sekolah? Jangankan punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, ijazah saja mereka tidak punya. Jika seperti ini, bagaimana mungkin mereka bisa melamar kerja ke perusahaan-perusahaan atau menjadi pegawai pemerintah. Ketika kesenjangan pendidikan terjadi maka akan berimbas pada terjadinya kesenjangan ekonomi. Dampaknya seperti yang terjadi akhir-akhir ini.

Idealnya, pemerintah bisa memberikan solusi dengan cara mengupayakan pendidikan vokasional atau pendidikan magang. Program beasiswa harus mengutamakan ilmu terapan seperti di bidang pertanian, bisnis, perkebunan, kelautan, industri dan juga IT. Uang yang besar idealnya diarahkan ke hal yang lebih produktif.

Pemerintah bisa memperbanyak program-program magang ke sektor industri yang menjanjikan lapangan kerja spesifik. Misalnya magang di perusahaan migas atau industri pupuk. Pengalaman magang seperti ini tak hanya melatih skill tapi juga bisa membangun networking, bahkan hingga ke luar negeri. Dan yang paling penting adalah mendidik masyarakat agar terbiasa berpikir kreatif. Dengan begitu hasil bumi Aceh yang melimpah akan menghasilkan nilai tambah. Membuka banyak lapangan kerja. Pemerintah perlu menyokong upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam menularkan semangat berkreativitas.

Soal etos kerja kita bisa belajar dari cara kerja etnis Tionghoa. Kita juga perlu belajar banyak dari Malaysia yang sama-sama bangsa Melayu, yang memang kurang daya juangnya dan kurang dalam hal kreativitas. Tapi mengapa Malaysia bisa semaju sekarang? Hal ini tak terlepas dari upaya pemerintah setempat dalam membuat kebijakan dan dijalankan dengan konsisten. Metode belajar kita yang kuno juga perlu direvolusi. Misalnya lebih berorientasi pada cara memecahkan masalah, bukan fokus pada menghafal teori dan minim implementasi.

Masyarakat kita tidak kekurangan masalah, tapi jika ini menjadi bahasan dan dipikir bersama untuk mencari jalan keluarnya. Ini akan mendidik masyarakat untuk lebih kreatif dan berani menghadapi tantangan. Tak bisa dipungkiri PNS minded lahir dari ketakutan bersaing. PNS memberikan zona aman dan nyaman.

Hal ini perlu diubah oleh pemerintah. Birokrat pendidikan adalah domainnya pemerintah. Hanya pemerintah yang bisa memilih seseorang untuk mengelola pendidikan. Jika ingin yang berkualitas maka semangat anti-KKN harus diutamakan. Jika perlu buat target dan kontrak kerja layaknya di perusahaan bonafit. Jangan menjadikan dana pendidikan sebagai bajakan.

Menteri Anies dikenal dengan ide dan terobosan-terobosan pendidikan yang kreatif. Semoga kehadirannya ke Aceh menjadi momentum penting untuk kemajuan pendidikan di Aceh. Pemerintah Aceh diharapkan menjadi pelopor dalam menghasilkan lulusan pendidikan berbasis kreativitas. Sehingga tidak ada pemegang ijazah yang bermental jongos.[]