Pendidikan dan Politisi

KEMARIN Aceh memperingati hari pendidikan daerah. Peringatan ini terkait dengan berdirinya kampus darussalam. Hardikda sudah menjadi seremonial wajib bagi semua jajaran pemerintah di Aceh.

Tapi lihat apa yang sedang terjadi dengan pendidikan kita? Uang yang begitu melimpah. Tapi hasil survey sebuah lembaga donor mangatakan integritas UN kita di bawah 50 persen. Artinya tingkat kejujuran kita masih di bawah. Uang yang besar tidak menjamin hasil yang baik.

Kenapa bisa begini? Ada perbedaan pola anggaran di Aceh dengan daerah lain di Indonesia. Di Aceh otonomi berpusat di provinsi. Sehingga uang melimpah disana. Di kabupaten miskin anggaran. Sementara sekolah dan guru tunduk ke kabupaten.

Rata-rata kabupaten menghabiskan banyak anggaran untuk membiayai guru dan petugas administrasi sekolah. Sehingga biaya peningkatan mutu amat minim. Semantara di provinsi berlimpah uang. Tapi sistem pengelolaan anggaran amat buruk.

Dinas Pendidikan Aceh bak kisah kerajaan atau sebuah pemerintah. Artinya ganti kepala ganti kabinet. Sehingga ini juga penyebab banyak kegagalan dalam implementasi program. Dinas Pendidikan Aceh terlalu dicampuri urusan urusan non pendidikan. Akibat penggantian pimpinan selalu merusak sistem di sana.

Tidak jelas apakah memang sebuah keharusan? Atau memang ada kewajiban pimpinan bawa gerbong baru setiap datang. Sesungguh pendidikan itu bukanlah seperti membangun jembatan dan langsung dilihat hasilnya. Pendidikan perlu upaya terus menerus dan berkesinambungan.

Para birokrat pendidikan itu harus lah tidak sekedar administrator belaka. Pendidikan Aceh belum menghasilkan mutu lulusan yang siap pakai. Lulusan yang mampu bersaing dengan daerah lain. Mutu lulusan yang bisa menjadi pioneer pembangunan daerah ini. Bukan hanya melahirkan lulusan kelas pekerja. Nyatanya semua itu tidak juga tercapai.

Para birokrat pendidikan kebanyakan adalah pemburu rente. Saling sikut, sikat dan duduki. Pimpinan daerah yang “atee bak punyueng” Juga suka dengan pasang, copot dan pasang. Menjadi penguasa dengan kekuasaan sepenuhnya.

Maka lengkaplah derita pendidikan Aceh. Hardikda bukan sekedar seremoni belaka. Harus menjadi sarana pertaubatan massal para pengambil kebijakan. Harus menjadi momentum introspeksi penguasa untuk tidak menjadi pendidikan alat politik atau kekuasaan semata.

Menjadi pengingat semua pihak bahwa pendidikan bukan hanya tugas pemerintah. Bukan hanya tugas sekolah dan guru. Tapi tugas seluruh masyarakat. Oleh karenanya mereka harus mengawasi dengan ketat, tertib, baik dan benar penyelenggara pendidikan. Sehingga pendidikan kedepan bukan cuma melahirkan robot. []

Leave a Reply