Home Editorial Pejabat “Nakal”

Pejabat “Nakal”

67
0

TITAH Gubernur Aceh Zaini Abdullah seakan-akan menjadi angin lalu bagi sebagian Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Padahal sebelum keberangkatannya ke Tanah Suci, Gubernur Zaini sudah menginstruksikan agar Kepala SKPA yang berapor merah tidak boleh ke luar daerah. Namun yang terjadi ada beberapa pejabat SKPA malah tidak menggubrisnya. Paling tidak hal ini terjadi di Dinas Koperasi dan UKM Aceh.

Meski kebenaran informasi ini perlu dicek kembali, tapi informasi yang diberikan oleh petugas keamanan di Dinas Koperasi dan UKM ini bisa menjadi pegangan. Bahwa ada alasan-alasan tertentu sang kepala dinas hijrah ke luar daerah, itu adalah pasal lain. Namun ketidakpatuhannya tersebut pada perintah atasan, bisa menjadi bukti kenapa dinas ini mendapat rapor merah dalam realisasi penyerapan APBA 2015. Apalagi perintah ini belum lama dikeluarkan oleh Gubernur Aceh.

Publik tentu bisa menilai apa yang harus dilakukan untuk kepala SKPA seperti ini. Jika pucuk pimpinan tidak segera mengambil tindakan, tentu saja prilaku pembangkangan tersebut akan berbuntut pada pencapaian hasil kinerja di masa mendatang. Konon lagi merealisasikan serapan anggaran yang hanya tersisa tiga bulan mendatang.

Wakil Gubernur Aceh yang kini diberikan keleluasaan memimpin daerah tentu harus mengambil sikap. Begitu pula Sekda selaku kepala birokrat pemerintahan tertinggi di Aceh. Mereka setidaknya harus segera melakukan inspeksi ke dinas-dinas yang berapor merah untuk meninjau kondisi real pekerjaan yang dilakukan.

Bisa saja kemarin tidak hanya Kepala Dinas Koperasi dan UKM “tertangkap basah” ke luar daerah usai Gubernur Aceh mengeluarkan titah. Ini penting untuk dilakukan. Agar kita tahu bahwa ternyata masih ada pejabat-pejabat nakal di lingkaran Pemerintahan Aceh saat ini. Pejabat-pejabat seperti inilah yang merusak sistem pemerintahan sehingga mengganggu kesejahteraan rakyat. Pejabat seperti ini juga yang bisa membuat citra pemerintah menjadi buruk.

Dewan juga harus “mengkritisi” kepala-kepala dinas seperti ini jika memang ingin memperbaiki Aceh ke depan. Berikan teguran keras untuk dinas berapor merah di sisa kalender anggaran. Supaya rakyat bisa mengerti bahwa wakilnya bekerja di parlemen Aceh.[]