Mari Berdamai untuk Aceh

PERDAMAIAN Aceh hampir memasuki usia 10 tahun. Namun ada banyak persoalan hari ini belum selesai. Kriminalitas bersenjata masih terjadi. Ketergantungan masyarakat terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) juga masih tinggi. Itu artinya sektor swasta belum tumbuh di daerah ini.

Semua ini memiliki hubungan sebab akibat. Hal ini menarik untuk dikaji: ada apa dengan Aceh? Kenapa Aceh tidak bisa bangkit menjadi salah satu provinsi yang indeks pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata? Padahal Aceh memiliki dana otonomi khusus dan bagi hasil Migas yang bisa dipergunakan untuk memakmurkan seluruh rakyat. Mengapa Aceh ibarat tanaman bonsai yang tidak pernah besar?

Mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf memiliki jawaban terkait kondisi Aceh saat ini. Menurutnya Aceh tidak bisa berkembang lantaran adanya perpecahan di dalamnya. Sebut saja salah satunya mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai tolak ukur. Diakui atau tidak, anggota GAM yang dulu sama-sama mengangkat senjata melawan ketidakadilan Jakarta kini telah terpecah ke dalam beberapa bagian, baik di level tertinggi maupun jajaran kelas teri. Karena itu, Irwandi meminta mantan kombatan GAM untuk bersatu kembali membangun Aceh dalam bingkai perdamaian.

Menurut Irwandi, persatuan mantan anggota GAM ini bisa mengembalikan bargaining politik Aceh di mata pusat.

Apa yang dipikirkan oleh Irwandi ini memang ada benarnya. Coba kita kembali membuka perjalanan sejarah perdamaian Aceh medio 2005 lalu. Pemerintah pusat saat itu sekuat tenaga mencari jalan perdamaian untuk Aceh.  Seperti dikatakan Jusuf Kalla, “apapun diberikan untuk Aceh asal jangan minta merdeka.”

Singkat cerita damai pun diraih dengan berbagai faktor yang dipicu oleh musibah tsunami. Saat itu, Pemerintah Pusat menaruh perhatian besar terhadap Aceh. Apalagi isu Aceh disorot internasional.

Namun apa yang diharapkan dari perdamaian tidak kunjung tiba. Bukannya kemakmuran untuk seluruh rakyat Aceh, mantan kombatan GAM pun terpecah. Hal inilah yang diduga menyebabkan pemerintah pusat memandang ‘biasa’ terhadap Aceh. Sesuai kata Irwandi, Aceh tak lagi memiliki bargaining di mata Pusat.

Imbasnya implementasi perjanjian damai tak kunjung diberikan, bendera Aceh tak kunjung disahkan. Kelembagaan Wali Nanggroe diakui, tetapi pendanaannya disorot setiap tahunnya. Belum lagi, persoalan aturan turunan UUPA yang belum juga sesuai dengan semangat MoU Helsinki.

Pertanyaan, bisakah para petinggi Aceh saat ini, yang mayoritas barisan ekskombatan GAM, kembali rujuk dan sama-sama semeja untuk memikirkan dan membangun Aceh?

Jawaban inilah semestinya yang sangat dirindukan oleh masyarakat Aceh. GAM bisa berdamai dengan pemerintah pusat setelah konflik puluhan tahun! Maka semestinya ekskombatan GAM juga bisa berdamai dengan rekannya sendiri.

Tidak hanya mantan kombatan GAM, segenap elemen sipil di Aceh juga diharapkan bisa bersatu untuk membangun daerah ini. Mari meredam ego untuk membangun Aceh bersama-sama. Jangan lagi berbicara aku atau kamu, tapi bicaralah soal kita! Kita sebagai orang Aceh, bukan pesisir timur atau barat, bukan masyarakat dataran tinggi atau masyarakat pesisir, bukan eks GAM, PETA, dan atau segala macam unsur milisi lainnya.

Membangun Aceh bukanlah persoalan gampang dan tidak dibebankan pada satu pundak milik sebuah golongan. Membangun Aceh membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari tukang becak, kuli bangunan hingga pekerja kantoran. Membangun Aceh juga membutuhkan peran politisi, mahasiswa, polisi, tentara dan bahkan mantan kombatan.[]

Leave a Reply