Home Editorial Mafia Anggaran

Mafia Anggaran

78
0

AKHIRNYA usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (RAPBA-P) 2015 diajukan juga ke legislatif. Tentunya pengajuan ini dilakukan setelah sempat berpolemik. Eksekutif Aceh awalnya menjanjikan Mei, tapi kenyataannya akhir September baru terlaksana. Itupun sudah setengah dipaksa.

APBA 2015 dinilai sebagai APBA paling bermasalah. Sejumlah mata anggaran masuk secara ilegal tanpa melalui pembahasan. Sejumlah orang yang tidak terkait dalam penyusunan anggaran ikut terlibat utak atik memasukkan program. Opportunis di sekeliling Gubernur dibantu kepala Bapedda diduga berdagang anggaran. Maka tak heran acuan alokasi APBA 2015 tidak jelas mekanismenya.

Bila tahun sebelumnya otsus dibagi berdasarkan indeks pembangunan manusia, maka 2015 acuannya ada pada mafia anggaran yang diduga juga melibatkan salah satu petinggi fraksi dari partai mayoritas di DPRA. Secara kebetulan, para mafia itu umumnya berasal dari Bireuen. Sehingga anggaran tumpah ke sana sekitar Rp 300 miliar, di luar alokasi wajib ke sana.

Makanya anggaran perubahan seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Dewan harus mengawasi dengan ketat pergerakan anggaran. Kasus APBA 2015 melukai banyak orang. Melukai daerah daerah lain yang juga membutuhkan. Aceh harus belajar dengan apa yang terjadi di Sumatra Utara saat ini. Setelah Gubernurnya ditangkap KPK, kini seluruh alokasi anggaran mulai ditelisik.

Ada banyak kejanggalan karena pen-calo-an anggaran. Jangan sampai Aceh mengalaminya. Kasihan Gubernur yang hanya dijadikan “gacok” para mafia itu. Semoga saja beliau selamat dari jerat hukum di kemudian hari.

Maka di perubahan kali ini, legislatif harus lebih jeli, ketat dan transparan. Agar mafia tidak “kuet pade lam reudok” kembali. Kemarin mereka bukan hanya menipu gubernur, tapi juga berhasil meng-“kadali” Wagub untuk pasang badan. Akibatnya legislatif mati kutu.

Maka di anggaran perubahan, kasus ini tidak boleh berulang. Ulah segelintir orang merusak Aceh dan orang banyak. Untuk APBAP 2015, legislatif “bek lage mie teukoh iku”. Mungkin dalam sejarah Aceh mencatat hanya anggaran 2015 yang paling aneh dan kontroversial.

Bayangkan ada lebih Rp 500 miliar masuk laksana hantu. Kolaborasi mafia dengan TAPA dan petinggi fraksi sukses menelikung banyak pihak. Saking hebatnya mereka kembali sukses berkolaborasi dengan SKPA pengelola anggaran hantu itu. Menentukan rekanan dan mengumpulkan rente. Mereka berpesta dengan uang rakyat.

APBA 2015 benar-benar kolaborasi yang sempurna antara mafia yang juga orang dekat gubernur, birokrat busuk dan politisi penghamba rente. Mudah-mudahan cukup di tahun ini, kisah mafia anggaran ini kita ceritakan. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh Prof Abdurrahman Lubis beberapa hari lalu melalui media ini. Bahwa SKPA itu adalah gambaran Gubernur. Arti semua keburukan dalam penyelenggaraan pemerintah di Aceh hari ini, andil utamanya adalah Gubernur.
Dalam kasus anggaran 2015 beliau membiarkan para orang dekatnya “toh ek lam abah” beliau. Gubernur benar-benar “disak duroe awee lam punggong” karena keluguan beliau. Maka tugas legislatiflah menghentikan semua keburukan ini. APBA-P 2015 walaupun serba mepet tetap harus maksimal berpihak ke rakyat. Tetap harus mengedepankan tata kelola anggaran yang baik.

Aceh harus dibangun dengan nurani. Dibangun sesuai keinginan rakyatnya. Berhenti mempermainkan uang rakyat, berhenti mengarusutamakan rente dalam memanfaatkan uang rakyat. Dewan “bek jipasoe lam sitoken buluet” oleh mafia. Saatnya mengutamakan rakyat. Anggaran adalah gambaran paling terang tingkat empati eksekutif dan legislatif kepada rakyat. Maka tugas andalah menyelamatkan Aceh dari segala keburukan. Termasuk menghilangkan para mafia yang mulai berkuku di anggaran.

Dewan harus berani bersikap tegas. Berani tunjuk hidup terhadap pelaku mafia seperti Kepala Bappeda Aceh. Jangan mau dilobi di belakang meja hanya dengan recehan. Di tangan anda nasib rakyat ditentukan. Untuk itu rakyat memilih anda. Rakyat tidak memilih anda untuk mencuri hak-haknya. Atau membiarkan orang lain melalui tangan anda untuk mencuri hak mereka.

Rakyat pemilik kedaulatan. Eksekutif dan legislatif adalah babu rakyat. Jadi dilarang menjadi tuan bagi rakyat. Rakyat membayar mahal untuk itu. Maka berhentilah menjadi tikus got, mencuri tulang buangan dan mengumpulkannya di sarang. Semoga pengalaman di APBA murni kemarin menjadi pelajaran berharga. Agar hal itu tidak terulang lagi, amin.[]