Home Editorial Fluktuatif Kemiskinan

Fluktuatif Kemiskinan

51
0

KITA kembali membaca berita tentang kemiskinan di Aceh. Kabarnya terjadi penambahan jumlah warga miskin hampir 15 ribu orang pada September tahun ini dibanding bulan yang sama, tahun lalu. Menurut BPS penambahan jumlah ini terkait rendahnya serapan anggaran pemerintah. Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Bappeda Aceh.

Nah berarti Pemerintah Aceh tahu dong penyebab rakyat miskin fluktuatif? Tapi kenapa juga keterlambatan dan kelambanan belanja pemerintah terus terjadi? Apakah ini takdir? Atau memang Pemerintah Aceh “lage keuleude mee kitab“. Tidak pernah belajar dari pengalaman. Tidak mampu mengubah keadaan walau tahu sebabnya. Tidak mau mengobati walau tahu penyakitnya.

Perkataan Kepala Bapeda tentang faktor kemiskinan benar-benar memalukan. Beliau menyampaikannya dengan perasaan tanpa dosa. Tidak ada rasa bersalah. Ini birokrasi yang aneh. Sebab tidak jelas acuan kinerja. Pemerintah yang tak punya rasa malu. Jangankan rasa malu kepada rakyat, kepada diri sendiri ‘pun mereka tak punya malu.

Jabatan laksana anugerah sehingga tahunya dinikmati saja. Tak penting sukses atau tidak. Yang penting mempertahankan sekuat tenaga bagi yang sudah menjabat. Sementara yang berambisi berupaya sekuat tenaga merebut posisi. Para pejabat model begini menganut filosofi “leumo kap situek“. Berkerumun dan berduyun-duyun mengekor. Bagi mereka, kemampuan atau keahlian tidak penting.

Kita kehabisan kata untuk mendorong terjadi perbaikan pada kinerja pemerintah. Hasilnya “lage ta droh kapai pho“. Kritikan bahkan hujatan tidak mengubah daya pikir dan kinerja mereka. Rakyat hanya menjadi objek anggaran. Dijual dan diambil untungnya. Sangat miris selama bertahun-tahun kita tidak bisa berubah.

Apa yang salah? Siapa yang salah? Apakah memang begini siklusnya?

Anggaran yang seharusnya menjadi alat yang mendongkrak sektor real, akhirnya terhambat akibat ulah birokrat yang bekerja setengah hati. Bilapun realisasi tercapai di ujung tahun, maka dapat dipastikan sebagiannya tidak sesuai dengan harapan.

Seharusnya pemerintah mencari jalan lain untuk membuat anggaran lebih cepat terimplementasi. Sehingga uang cepat beredar ke masyarakat. Sehingga multiplier efek akan terjadi. Ini akan meningkatkan perdagangan. Mendongkrak ekonomi.

Bila dengan program seperti saat ini sulit, mengapa pemerintah tidak melakukan sistem lain. Misalnya dengan swakelola seperti PNPM. Banyak contoh lain yang bisa menjadi acuan. Pola swakelola malah akan menghemat anggaran. Memperpendek jalur birokrasi.

Mengapa tidak pembangunan skala kecil atau perawatan, pemeliharaan diswakelolakan. Sistem ini juga membuat pengawasan pembangunan jauh lebih baik. Rakyat mengerjakan bersama. Mereka mendapat upah. Mereka bekerja di lingkungan sendiri. Saling mengawasi.

Pemerintah mungkin lupa, kondisi ekonomi global sedang buruk. Seharusnya pemerintah lebih cerdas menghindari efek besarnya. Saat ini beberapa komoditas unggulan malah sedang jatuh harga. Ini membuat tenaga kerja informal kehilangan pendapatan. Investasi juga makin mengecil. Lapangan kerja menyempit.

Bila pemerintah mau, banyak jalan menghindari meningkatnya angka pengangguran. Sistem cast for work, padat karya yang juga disebut swakelola akan membantu mereka. Kenapa pemerintah diam saja? Apa karena para pemangku kepentingan tidak merasakan susahnya rakyat?

Rajin-rajinlah turun ke bawah. Pakailah mata dan telinga untuk mencari kebenaran. Jangan suka sibuk dengan tumpukan kertas dan terima laporan ABS alias asal bapak senang.[]