Home Editorial Bank Aceh; Antara Riba dan Lubha

Bank Aceh; Antara Riba dan Lubha

98
0

KEMARIN usia Bank Aceh tepat 42 tahun. Usia yang cukup ‘dewasa’ untuk sebuah bank yang sebelumnya bernama Bank Pembangunan Daerah. Bank ini sepenuhnya milik Pemerintah Aceh. Satu hal yang menarik adalah upaya mengubah sistem bank ini menjadi bank syariah

Ini sebenarnya bagian dari pelaksanaan syariat Islam. Bukankah Islam melarang dengan keras praktek ribawi. Tapi hingga kini bank tersebut masih menjalankan usahanya secara konvensional (ribawi). Walaupunya unit syaria, tapi tidak sebesar induknya.

Bukankah aneh, pemilik bank ini adalah sebuah pemerintah yang menerapkan hukum syariah di negerinya, tapi punya bank tidak syariah. Apakah ada fatwa yang membenarkan ini. Ini persis tabloe breuh ngon yum bui.

Semua uang Pemerintah Aceh ditempatkan di bank ini. Begitu juga dengan pemerintah kabupaten kota. Uang itu kemudian dibungakan, hasilnya setiap tahun mereka menyetor deviden ke pemerintah sebagai Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah kemudian membelanjakan uang ini. Ini benar-benar praktek rentenir yang nyata dan sangat dilarang dalam agama kita.

Betapa kontradiktifnya syariat Islam di Aceh sejak 2001. Untuk ‘mengislamkan’ bank milik sendiri saja belum mampu. Konon lagi mensyariatkan Aceh dengan kaffah. Bank ini terkesan melupakan siapa dirinya, siapa pemiliknya dan di mana dia hidup. Sehingga tidak ada upaya massif untuk mengubah perilaku ribawi ke syar’i. Praktek ribawi yang semata-mata ingin mendapat bunga yang banyak dan besar, sehingga mereka memilih jalan paling konservatif dalam melakukan usaha.

Jika kita melihat bank nasional begitu agresif menciptakan inovasi produk perbankan, begitu gencar berpromosi. Tapi tidak dengan Bank Aceh, yang sepertinya lebih suka memilih jalan paling aman. Yaitu dengan menyalurkan kredit konsumtif untuk PNS. Atau memberi kredit bagi rekanan yang mendapat pekerjaan dari pemerintah. Inilah zona paling aman dan nyaman menjadi rente, tidak perlu kerja keras dan kreativitas. Maka jangan heran jika kredit untuk PNS bisa dikucurkan sampai ‘santok gah’. Habis gaji. Bisa jadi ini merupakan salah satu pemicu kurang disiplinnya PNS.

Contoh kecil mereka yang berprofesi sebagai guru. Akibat nafsu besar yang ditampung Bank Aceh, penghasilan bulanan mereka jadi minim. Akhirnya mereka malas masuk kantor atau bekerja. Dengan jumlah penghasilan yang kecil setelah membayar cicilan kredit otomatis akan membuat semangat turun saat menerima gaji.

Pemerintah Aceh selaku pemegang saham mayoritas diam saja. Begitu juga pemerintah kabupaten kota yang juga punya saha. Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahunnya hanya untuk mengiyakan keinginan direksi atau memilih direksi baru. Ketika bank-bank lain di negeri ini berlomba mencari bankir hebat, pemegang saham Bank Aceh cukup memakai ‘produk lokal’ yang lebih berperan sebagai administrator bank sekelas akuntan.

Kemarin media ini juga melansir pengumuman Badan Pusat Statistik tentang pertumbuhan ekonomi Aceh terendah di Sumatra. Pertumbuhan ekonomi Aceh didominasi oleh belanja pemerintah dan konsumtif. Artinya sektor lain seperti sektor ekspor, perdagangan, pertanian, industri, perikanan, dan perkebunan tidak berjalan signifikan untuk memacu laju ekonomi Aceh.

Salah satu penyebabnya adalah sulitnya mendapatkan modal. Para pengusaha kecil seperti nelayan, petani, pekebun, peternak dan pengrajin sukar untuk mengakses pinjaman di bank. Seharusnya Bank Aceh mau sedikit berkeringat untuk membina kelompok ini. Berkeringat karena kelompok ini minus manajemen, minus penguasaan sistem perbankan. Sementara bank nasional berlomba menggarap sektor mikro. Mereka mengejar nasabah hingga ke pasar-pasar tradisional.  Tetapi Bank Aceh tidak mau berkeringat. Karena rentenya sudah jelas dari PNS dan rekanan pemerintah. Mereka mungkin berpikir untuk apa cari susah kalau yang mudah berlimpah dan datang sendiri.

Islam melarang sistem ribawi. Tapi menghalalkan sistem mudharabah dan pola-pola islami lainnya dalam pemberian kredit dan kongsi dagang. Borog atau jaminan bukan syarat utama, melainkan akuntabelnya sebuah usaha atau prospeknya. Dalam sistem konvensional jaminan menjadi syarat mutlak. Sehingga bagi mereka yang punya jaminan mencukupi saja yang bisa mendapatkan pinjaman dari bank. Dalam sistem syariah pegawai bank yang justru dituntut bekerja lebih keras, mengawasi lebih ketat dan harus intens menjaga aliran uang nasabah.

Dalam sistem konvensional justru ini terkesan longgar. Yang penting nasabah membayar bunga dan angsuran pokok. Sudah seharusnya Bank Aceh menjalankan dengan sistem syariat. Bank ini juga harus mau keluar dari zona nyaman, harus lebih inovatif agar mampu menolong perekonomian rakyat Aceh yang terpuruk. Agar pertumbuhan ekonomi Aceh tidak melulu karena faktor belanja pemerintah dan konsumtif.

Bank Aceh harus melepas diri dari praktek ribawi. Jangan “lubha” (loba) mencari rente. Harus mau mengubah mindset sesuai namanya. Menjadi benar-benar milik rakyat Aceh. Kehadirannya harus menyentuh masyarakat paling bawah sekalipun. Bank Aceh harus menjadi agent of change. Turut serta membangun ekonomi Aceh dan menguatkan perdamaian sebagai pilar utama langgengnya perdamaian yang berpunca dari kesejahteraan. Maka semua siklus kehidupan haruslah sesuai syariat. Jangan sampai seperti pepatah fiqih; bek rhah ek ngon iek.[]

Foto: Ilustrasi