Aceh Nyaris Tanpa Identitas

DI Jakarta baru saja berlangsung diskusi terarah sebagai persiapan Kongres Peradaban Aceh (KPA). DiskusiĀ ini digagas oleh tokoh-tokoh Aceh dan juga dihadiri oleh Wali Nanggroe. Kegiatan seperti ini amatlah patut dihargai. Patut didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

Peradaban sebuah bangsa adalah identitas bangsa itu. Aceh di masa lalu adalah sebuah bangsa yang besar. Kita satu-satunya yang tidak dijajah sampai 350 tahun seperti bangsa lain di Nusantara. Kita kurang dari 50 tahun dalam genggaman penjajah. Itupun dalam keadaan perang terus.

Pasca proklamasi RI, Aceh menjadi satu-satunya wilayah di negeri ini yang tidak disentuh lagi oleh kaum penjajah. Semua itu adalah bukti kegemilangan Aceh. Sesuatu yang sampai saat ini cuma bisa kita banggakan di mulut atau membusungkan dada. Kenyataannya kini Aceh krisis peradaban. Krisis identitas.

Kita lupa melestarikan kebanggaan kita. Lupa menjaga peradaban kita. Karenanya kongres ini harus menjadi momentum mengembalikan semua yang hilang itu. Hasil kongres ini harus menjadi langkah konkret semua pihak. Butuh tindakan nyata terutama oleh pemangku kepentingan di Aceh.

Salah satu peradaban yang paling pokok adalah bahasa ibu. Yaitu bahasa yang kita gunakan sehari-hari sejak dulu. Ada belasan bahasa asli di Aceh. Ini yang perlu dilestarikan. Fonomena hari ini amatlah menyedihkan. Pengaruh globalisasi masuk sampai ke hubungan bahasa kita dengan anak.

Lihatlah di kalangan menengah atas. Dengan anak mereka tidak lagi bertutur dengan bahasa ibu. Bukan hanya masyarakat biasa, bahkan bagi mantan kombatan GAM sekalipun yang sejatinya pernah mengangkat senjata mempertahankan kedaulatan identitas Aceh beberapa waktu lalu.

Kembali ke tindakan nyata menyelamatkan peradaban, tugas yang utama harus diemban oleh pemangku kekuasaan di Aceh. Dalam hal ini adalah tugas eksekutif dan legislatif Aceh. Bayangkan kedua lembaga ini dikuasai mantan GAM yang tak lain pernah berjuang untuk mengembalikan kejayaan Aceh.

Namun sepanjang 10 tahun ini tidak ada program prioritas untuk hal ini. Misalnya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana belajar bahasa lokal dalam bentuk muatan lokal di sekolah-sekolah. Lucunya pemerintah pusat menganggarkan uang via Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan untuk pengadaan bahan ajar muatan lokal. Begitu juga dalam komponen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tapi karena pemerintah lalai akhirnya program itu parsial dan tidak fokus.

Uang yang ada tidak dimanfaatkan. Konon lagi anggaran yang khusus di APBA. Kasihan bukan? Sementara para pengemban amanah berfoya-foya dengan uang itu. Lihat saja anggaran DPRA yang mencapai 10 persen dari APBA. Itu belum lagi dana aspirasi.

Intinya kebanggaan Aceh dan kekhususannya hanya jadi jargon. Kenyataannya kekhususan dan kekayaam Aceh menjadi alat memperkaya diri bagi sebagian pemangku kepentingan di negeri ini. Mereka menjadi monster bagi peradaban. Menjual nama Aceh dengan tujuan jahat.

Kita besok sangat ingin mendengar Pemerintah Aceh memerintahkan semua sekolah untuk fokus membangun peradaban dengan memaksimalkan muatan lokal. Kita juga berharap lahirnya aturan bahwa satu hari dalam satu minggu seluruh kantor pemerintah menggunakan bahasa lokal dalam berinteraksi sesamanya, dan dalam melayani masyarakat kecuali dengan pendatang yang tidak paham bahasa lokal.

Jadi berhentilah menyihir rakyat dengan jargon mari bekerja demi kejayaam peradaban Aceh. Di daerah lain di Nusantara yang tidak punya label khusus, amat peduli dengan budayanya. Kenapa kita yang dipimpin pejuang Aceh lupa membangun peradaban kita?[]