Editorial: Antara Macau dan Aceh

TUNTUTLAH ilmu sampai ke negeri China. Itulah yang kami jalankan ketika polemik bendera Aceh antara Pemerintah Aceh dan Pusat belum menghasilkan kesepakatan bersama.

Seperti Indonesia, China adalah negara berbentuk republik. Namun begitu, China punya sejumlah daerah setingkat provinsi yang diberi status daerah otonomi khusus. Istilah resminya: sebagai Special Administrative Region. Inilah derajat tertinggi dalam otonomi. Daerah yang menyandang status itu berhak mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam bidang sistem ekonomi, politik, sistem peradilan yang berbeda dengan negara induk.

Di China, daerah yang menyandang status itu adalah Hongkong dan Macau. Status serupa pernah ditawarkan kepada Taiwan, tetapi belum menghasilkan kesepakatan.

Status yang disandang daerah otonomi khusus di China itu hampir mirip dengan Aceh. Disebut mirip lantaran Pemerintah Indonesia lewat Undang-Undang Pemerintahan Aceh telah menyetujui Aceh berhak mengurus dirinya sendiri, kecuali dalam hal: urusan hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, moneter dan fiskal, peradilan, dan kebebasan beragama.

Sementara Macau, tidak diperkenankan mengurusi dua hal: hubungan luar negeri dan pertahanan nasional. Jika Aceh diperkenan mengatur suku bunga sendiri, Macau justru punya mata uang sendiri yang berbeda dengan China.

Aceh tentu tak perlu menuntut Jakarta agar diberi kewenangan yang sama persis dengan Macau. Yang penting, penuhi saja poin-poin yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai tindak lanjut dari perjanjian damai Helsinki.

Perbedaan pandangan antara Aceh dan Jakarta soal bendera Aceh seharusnya tak perlu terjadi jika para pihak berpegang pada aturan yang telah disepakati bersama. Jangan sampai, ketika dalam sebuah aturan direstui untuk dilakukan, lalu muncul lagi aturan lain yang melarangnya. Itu sama saja dengan tidak ikhlas.

Lihatlah China. Negara komunis itu menjamin dalam konstitusinya bahwa mereka tidak akan membuat undang-undang lain yang berhubungan dengan Macau. Cukup satu undang-undang yang mengatur tentang hak apa saja yang diperoleh Macau sebagai daerah otonom.

Bagaimana dengan Aceh-Jakarta? Hampir sepuluh tahun setelah UUPA diberlakukan, sejumlah aturan turunannya bahkan belum selesai hingga kini. Janji pelimpahan pelabuhan kepada daerah, peralihan Badan Pertahanan Nasional di bawah pemerintah daerah, dan pelimpahan kewenangan lainnya, hingga kini belum selesai.

Yang lebih ironis, tak jarang aturan yang telah dibuat di Aceh dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena dianggap bertentangan dengan undang-undang nasional. Maka, yang lahir kemudian adalah perdebatan tentang peraturan. Masing-masing pihak berpegang pada keyakinannya sendiri.

Lalu, apa makna otonomi khusus yang diberikan Pusat untuk Aceh? Jika masih terus begini, pada akhirnya Aceh dan Jakarta akan disibukkan dengan urusan meluruskan peraturan. Siklus itu akan terus berulang seperti lingkaran setan.

Jika memang Pusat benar-benar berkomitmen untuk membiarkan Aceh mengurus dirinya sendiri di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan lagi recoki Aceh dengan aturan nasional, kecuali untuk enam hal yang dilarang di atas, seperti yang telah disepakati kedua pihak. Jangan lagi menanam kecurigaan Aceh akan merdeka jika bendera bulan bintang berkibar.

Lihatlah China. Status wilayah otonomi khusus yang disandang Macau dilindungi dengan undang-undang. China sadar diri, mereka terikat perjanjian untuk membiarkan Macau mengurus dirinya sendiri, termasuk menjalankan prinsip ekonomi kapitalis yang berbanding terbalik dengan prinsip sosialis yang berlaku di China daratan.

China memang negara komunis. Namun, bukankah harapan sering datang dari tempat tak terduga?[]

  • Uncategorized

Leave a Reply