Dua Tahun Dipecat Partai, Legislator Ini Masih Duduki Kursi DPRK Bireuen

BIREUEN – Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, seorang anggota dewan dari partai nasional di kabupaten itu sudah dua tahun dipecat dari keanggotaan partai, tetapi masih menduduki kursi dewan.

Informasi dan data yang dihimpun The Atjeh Post dari beberapa sumber, Selasa 5 Juni 2012, menyebutkan anggota DPRK Bireuen yang sudah dipecat dari keanggotaan partai itu bernama Jasman A Rani, dari Partai Demokrat.

Jasman Rani telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat tahun 2010 lalu. Secara aturan, yang bersangkutan tidak dapat lagi menjadi anggota DPRK Bireuen dan harus segera dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).

Pemberhentian Jasman Rani yang terpilih pada Pemilu Legislatif 2009 itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  Partai Demokrat Nomor 41/SK/DPP.PD/IV/2010 tertanggal 12 April 2012.

SK pemberhentian Jasman Rani dari keanggotaan Partai Demokrat itu sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Badan Kehormatan Pusat (BKP) DPP No.110/BKP/DPP-PD/2010 tertanggal 5 Januari 2012.

Rekomendasi BKP DPP itu lahir atas laporan yang dilakukan M Ali M Amin terhadap Jasman yang diduga telah memanipulasi perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2009, sehingga meraih suara terbanyak mengungguli M Ali M Amin.

Kala itu, Jasman Rani, caleg Partai Demokrat nomor urut 2 daerah pemilihan IV meliputi Kecamatan Peusangan, Jangka, Peusangan Selatan, dan Peusangan Siblah Krueng unggul dari M Ali M Amin, caleg nomor urut 1.

Ketua DPRK Bireuen Ridwan Muhammad ditemui Selasa 5 Juni 2012, membenarkan telah menerima surat dari DPP Partai Demokrat tentang pemberhentian Jasman Rani tahun 2010 berikut lampiran rekomendasi Badan Kehormatan Pusat Partai Demokrat.

“Tetapi DPP Partai Demokrat mengirimkan surat susulan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Bireuen yang tembusannya kepada DPRK tentang permintaan penundaan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Jasman Rani, sehingga proses PAW itu tidak diproses DPRK Bireuen,” ujarnya.

Lalu, kata Ridwan, pada 24 Januari 2012, DPP Partai Demokrat kembali mengirimkan surat berisi permintaan kelanjutan proses PAW terhadap Jasman Rani dengan kader Partai Demokrat lainnya untuk menduduki kursi dewan hingga 2014.

“Kini kami menunggu surat pengantar dari DPC Partai Demokrat  Bireuen terhadap calon pengganti untuk diajukan ke Gubernur Aceh, sebab sesuai aturan, seorang anggota dewan diganti dengan persetujuan Gubernur,” katanya.

Ridwan juga kurang tahu bagaimana sebuah partai memberhentikan seorang kader, lalu minta penundaan PAW yang bersangkutan dari posisi wakil rakyat di DPRK. Sementara tidak ada surat yang menyatakan kalau yang diberhentikan itu dipulihkan statusnya.

Politisi Partai Aceh itu mengatakan tidak ada kesengajaan untuk memperlambat proses PAW Jasman Rani dengan M Ali M Amin. Sebab DPRK Bireuen dalam hal ini mengikuti aturan dan mekanisme serta tata tertib. []

  • Uncategorized

Leave a Reply