Dua Sekolah di Banda Aceh Diduga Lakukan Pungutan Liar

Dalam seminggu terakhir Ombudsman RI Perwakilan Aceh menemukan dugaan maladministrasi terkait pelayan di lingkungan sekolah, khususnya di MIS (Madrasah Ibtidaiyah Swasta) Lamgugop, Banda Aceh dan SMPN 19 Percontohan Banda Aceh.

Laporan yang diterima Ombudsman mengemukakan, pihak MIS Lamgugop yang berada di bawah Kankemenag RI Kota Banda Aceh telah membuat kebijakan pungutan liar dengan dalih pendaftaran ulang bagi siswa lama yang tidak jelas dasar hukumnya. Sedangkan SMPN 19 Percontohan diduga sudah melakukan pungutan kepada calon siswa baru dan juga melakukan diskriminasi padasalah satu calon murid yang mendaftar ke sekolah tersebut.

“Kedua kepala sekolah tersebut sudah kita mintai penjelasan tertulis, malah SMPN 19 sudah kita datangi untuk meminta keterangan langsung. Kalo terbukti, untuk MIS harus mengembalikan. Untuk SMP 19 harus mengembalikan dan bisa kita rekomendasi sesuai aturan sanksi yang tercantum di UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” kata Taqwaddin Husin, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh.

Menurutnya, dengan masuknya tahun ajaran baru 2014/2015, seluruh sekolah dan perguruan tinggi di Aceh telah melakukan proses penerimaan murid dan mahasiswa baru. Untuk memastikan agar tidak adanya praktek maladministrasi dalam proses penerimaan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Aceh (ORI Aceh) akan memantau dan siap menerima pengaduan masyarakat.

“Kami ingin memastikan agar dalam proses penerimaan murid dan mahasiswa baru berjalan dengan tingkat kenyamanan tinggi, terutama kepada para calon siswa dan orang tua wali. Karena pada prinsipnya, setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, biaya tinggi, pengutipan tidak resmi dan hal-hal lain yang bisa mengganggu kualitas pelayanan pendidikan,” katanya.

Untuk tujuan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Aceh telah membuka posko pengaduan. Dengan adanya posko tersebut, Ombudsman berharap kepada wali murid dan masyarakat Aceh agar proaktif  dan  tidak membiarkan tindakan maladministrasi pada proses penerimaan murid baru. Ombudsman juga mengimbau kepada komunitas dan organisasi sipil termasuk LSM yang peduli kepentingan publik untuk proaktif mengadvokasi para wali murid dan ikut memantau proses penerimaan murid baru.

Hal tersebut menurutnya penting dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mendorong transparansi dan meminimalisir tindakan maladministrasi di sekolah-sekolah. Upaya pemantauan dan pengaduan ini dimaksudkan agar institusi pendidikan di Aceh benar-benar menghasilkan para lulusan bermutu dan jujur. 

Kepada intitusi pendidikan pihaknya meminta untuk menghindari dan menghilangkan kutipan-kutipan yang tidak berdasar hukum yang jelas dan bisa memberatkan wali murid. Sekolah juga diminta untuk menjalankan kegiatan pelayanan jasa pendidikan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga memberi kenyamanan dan kepastian hukum kepada masyarakat sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 4 UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik).

"Ombudsman secara rutin, setiap tahun melakukan pengawasan dalam penerimaan siswa dan mahasiswa baru. Karena banyak terjadi potensi kecurangan. Dan sesuai dengan instruksi dari Ombudsman RI Pusat, kita fokus mengawasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, dan pengutipan tidak resmi yang dilakukan pihak sekolah dan pihak-pihak terkait kegiatan PPDB ini," kata  Taqwaddin.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply