DPRA : Pemerintah Aceh Belum Bereskan Kerugian Negara Rp 114 Miliar

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam Rapat Paripurna Khusus tentang Rekomendasi Laporan keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Gubernur Aceh Periode 2007 – 2012, Kamis (12/1), di Gedung DPR Aceh menyampaikan Pemerintah Aceh belum menyelesaikan 114,7 Miliar kerugian negara.

Ketua Komisi C DPRA, Sanusi, rapat paripurna tersebut mengatakan,  dalam laporan hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan pemerinah Daerah Proovinsi Aceh Tahun 2010 disebutkan Pemerintah Aceh belum menyelesaikan kerugian daerah sebesar Rp 114.738.886.073 di berbagai SKPA dengan berbagai kasus.

Selain itu, temuan Inspektorat Aceh pada Pemerintah Aceh bahwa belum dilakukannya penyelesaian kerugian daerah sebesar Rp 6.991.062.242,- di berbagai SKPA dengan berbagai kasus dan masalah.

Sementara itu dalam rekomendasi DPRA juga disebutkan, kebijakan langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah Aceh Periode 2007-2012 dalam upaya meningkatkan sector pendidikan di Aceh belum diupayakan dengan maksimal.

“Dalam hal penyusunan kegiatan anggaran belum terencana, sistematis, terarah dan menjadikan proyek-proyek tidak selesai dalam pelaksanaannya. Sehingga masih banyak sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya yang terbengkalai, yang akhirnya tidak dapat dirasakan manfaat oleh masyarakat,” kata Sanusi.

Selain itu, dalam hal program pengelolaan program beasiswa untuk putra-putri Aceh oleh pemerintah Aceh, masih disinyalir adanya KKN. “Karena belum dilaksanakan secara transparan dan professional,” ujar Sanusi.

Terkait Jaminan Kesehatan Aceh yang memberikan kesehatan gratis (Disubsidi oleh pemerintah Aceh) dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat muskin di Aceh, Sanusi dalam rekomendasi DPRA meyatakan, “Kita patut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh yang telah melaksanakan program JKA,” katanya.

Namun, Sanusi menambahkan, masih relative banyak kekurangan dalam proses pemberian pelayanan di masing – masing fasilitas kesehatan yang ada, baik di Provinsi maupun kabupaten/kota. []

  • Uncategorized

Leave a Reply