DPR Aceh: Perdebatan Qanun Wali Nanggroe Selesai

BANDA ACEH – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Abdullah Saleh, Rabu 12 Desember 2012, mengungkapkan bahwa perdebatan soal Qanun Wali Nanggroe telah selesai. Produk hukum tersebut dinilah sudah sah berlaku untuk Aceh.

"Perdebatan soal Qanun Wali Nanggroe telah selesai. Kita harap hal ini perlu dipahami oleh para pihak," ujar Abdullah Saleh, kepada ATJEHPOSTcom.

Menurut politisi Partai Aceh itu, dengan disahkannya produk hukum tersebut, maka segala peraturan di dalamnya, wajib ditaati oleh seluruh masyarakat. Apalagi, kata dia, Qanun Wali Nanggroe sudah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) beberapa waktu lalu.

"Qanun itu (Qanun Wali Nanggroe-red) sudah dikonsultasikan ke Mendagri, dan Pak Gamawan Fauzi tidak mempermasalahkannya,"  kata Ketua Badan Legislasi DPR Aceh itu lagi.

Kata Abdullah Saleh lagi, semua produk hukum yang disahkan pihaknya bukanlah hasil pikiran dewan semata. Qanun-qanun ini merupakan aspirasi dari masyarakat Aceh.

"Sebelum disahkan, ada serangkaian kegiatan yang diadakan, yakni seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Jadi, kalau sudah disahkan sudah berlaku dan wajib ditaati," katanya.(mrd)

  • Uncategorized

Leave a Reply