DPD Harapkan Musyawarah untuk Pemilihan Pimpinan MPR RI

KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengharapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menerapkan musyawarah mufakat sejak awal hingga akhir proses pemilihan pimpinan MPR.

“Dengan musyawarah mufakat, bangsa dan rakyat Indonesia sesungguhnya akan memperoleh manfaat,” ucapnya di Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 6 Oktober 2014. Harapan tersebut diutarakannya mencermati perkembangan terakhir.

Peraih suara terbanyak (407.443 suara) di Sumatera Barat dalam Pemilu 9 April 2014 ini merasa prihatin atas situasi dan kondisi perpolitikan Indonesia yang terbelah dua kubu, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Jika pertarungan dua kekuatan politik ini terbawa dalam proses pemilihan pimpinan MPR pada Senin  6 Oktober 2014 ini, Irman khawatir bangsa dan rakyat Indonesia akan terjebak ke dalam perpecahan.

“Keputusan-keputusan besar tentang Indonesia, terutama sekali menyangkut konstitusi, tidak layak ditentukan dengan cara menang-menangan kelompok atau golongan tertentu. Di MPR, persoalan konstitusi dibicarakan dan ditetapkan. Oleh karena itu, ucapan dan tindakan yang elegan yang harus kita jaga dan kami akan senantiasa mengawal keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang ke Merauke,” katanya.

Menurutnya, sebagai lembaga permusyaratan/perwakilan, MPR adalah ranah pengambilan berbagai  keputusan besar seperti nasib bangsa dan rakyat yang dibicarakan dan ditetapkan. Keputusan-keputusan besar tersebut sepatutnya ditentukan dengan cara musyawarah mufakat, bukan berdasarkan kemauan dan keinginan atau kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

“Mufakat musyawarakat harus jadi tradisi di MPR. Berat-ringan amanat konstitusi sama-sama kita junjung,” ujarnya.

  • Uncategorized

Leave a Reply