Dosen Hukum Tata Negara Unimal: Bendera Aceh sudah sah secara hukum

DOSEN Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Yusrizal SH MH, menyebutkan Bendera Aceh sudah sah secara hukum karena DPR Aceh telah mengesahkan Qanun Bendara dan Lambang Aceh.

Namun, kata Yusrizal, Gubernur Aceh mesti menyampaikan qanun itu kepada Menteri Dalam Negeri paling lama tujuh hari setelah disahkan DPRA, untuk dievaluasi. Sebab, kata dia, setiap qanun atau peraturan daerah (Perda) harus mendapat persetujuan Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 145 disebutkan bahwa Pemerintah dapat membatalkan Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” kata Yusrizal kepada ATJEHPOSTcom, Sabtu 23 Maret 2013.

Apabila dinilai bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kata Yusrizal, pembatalan qanun itu harus dilakukan melalui Peraturan Presiden.

“Peraturan Presiden itu harus dikeluarkan paling lama 60 hari sejak Qanun tersebut diterima oleh Mendagri,” katanya.

Kalau Gubernur Aceh tidak menyampaikan qanun itu kepada Menteri Dalam Negeri setelah tujuh hari sejak disahkan DPR Aceh? “Qanun itu tetap sah, karena dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tidak disebutkan konsekuensi menyangkut hal itu,” kata Yusrizal.

Akan tetapi, Yusrizal melanjutkan, pihak-pihak yang mempunyai legal standing, misalnya Mendagri, bisa mengajukan uji materil ke Mahkamah Agung, jika qanun itu dinilai bertentangan seperti disebutkan dalam pasal 145 UU Nomor 32.

Nantinya, kata Yusrizal, Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan apakah qanun itu bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika bertentangan, kata dia, MA akan membatalkan qanun tersebut.

“Sebelum ada putusan MA terhadap uji materil yang diajukan pihak yang mempunyai legal standing, maka qanun itu tetap sah secara hukum,” kata Yusrizal yang tengah menyelesaikan program Doktor Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung.

Mengenai tindakan sebagian warga yang langsung mengibarkan bendera Aceh setelah DPRA mengesahkan qanun, Yusrizal menyebutkan hal itu mesti dilihat secara jelas sesuai ketentuan dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh.

“Apakah boleh dikibarkan tiap hari atau hanya pada hari tertentu saja. Yang jelas untuk saat ini Qanun Bendera dan Lambang Aceh telah sah secara hukum,” katanya.

Qanun Bendera dan Lambang Aceh disahkan DPR Aceh dalam sidang paripurna, pukul 22.15 Wib pada Jumat 22 Maret 2013. Qanun itu disahkan bersama dua pengesahan rancangan revisi qanun lainnya tentang dana bagi hasil migas dan penanaman modal. Seluruh fraksi di DPR Aceh sepakat menerima tiga rancangan qanun untuk masuk dalam Lembaran Aceh.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply