DKP Aceh Belum Bayar Empat Hektar Tanah di TPI Lampulo

KEPALA Desa Lampulo, Alta Zaini mengatakan sekitar empat hektar lagi tanah milik warganya  di kawasan Pembangunan Pelabuhan (PP) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampulo, Banda Aceh, belum dibayar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh.

“Ada empat pemilik tanah yang belum diselesaikan, selainnya sudah selesai,” katanya kepada ATJEHPOSTcom, di kantornya, Gampong Lampulo, Banda Aceh, Senin 19 Mei 2014.

Sekitar empat tahun yang lalu, kata Geuchik Zaini, pihaknya pernah melakukan survei ke lokasi pembangunan PP Lampulo.  Bahkan dia sempat memperingatkan kepada dinas untuk segera membayar tanah milik warga. Jika tidak tanah itu akan tergurus air laut dan hilang.

“Saya katakan, kalau ini (lahan warga) lama-lama tidak dibayar, itu pohon-pohon (yang tumbuh di atas lahan) itu hilang (diseret arus laut).  Ternyata benar sudah jadi laut,” ujar dia.

Namun, pihak dinas tidak menghiraukannya. Pembangunan PP Lampulo tetap dilanjutkan hingga pemilik tanah komplain. Karena tanah miliknya belum dibayar hingga saat ini. “Bahkan pemilik tanah telah mendirikan kedai-kedai kopi di atas tanah mereka,” kata Zaini.

Itu sebabnya, Geuchik Zaini bersama pemilik tanah sudah pernah mendatangi Komisi D DPRA dan DKP Aceh untuk menyelesaikan persoalan ini.  “Kita mengadakan pertemuan dengan pemilik tanah, saya (Kepala Desa Lampulo, Alta Zaini) dengan Pak Endin dari DKP Aceh. Mereka berjanji dalam tahun ini akan dilunasi (pembayarannya),” ujar Zaini.

Sebagai pegangan, kemudian Zaini meminta kepada dinas untuk membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada pemilik tanah. Surat itu ditandatangani oleh Kepala DKP Aceh, Dr Raihanah, M.Si. “Karena janji-janji itu sudah cukup lama. Jadi mereka berjanji bayarnya tahun ini, tapi tidak tahu kapannya,” kata dia.

Adapun isi surat pernyataan itu, pembebasan lahan Pembangunan Pelabuhan (PP) Lampulo Kota Banda Aceh akan dilaksanakan dalam tahun berjalan ini (2014), sesuai dengan DPA-SKPA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

“Kepada pihak terkait kami mohon agar sudi bersabar terhadap proses menuju pembayaran yang sedang dilaksanakan dan tetap menjaga keamanan serta ketertiban di Kawasan PP Lampulo guna kebaikan kita bersama,” demikian bunyi surat itu.

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu pemilik tanah, Aidil. Dia mengaku masih ada tanah milik warga yang belum dibayar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh untuk pembangunangan PP Lampulo.

Bahkan tanah itu kini semakin digurus oleh air laut. “Jika tidak dibayar, tanah itu semakin terkikis oleh laut,” katanya.[] 

  • Uncategorized

Leave a Reply