Diskusi Lingka Forum: Pelaksanaan Qanun Syariat Islam di Aceh terlalu dipaksakan

BANDA ACEH – Penerapan Qanun Syariat Islam di Aceh, selama ini dinilai terlalu dipaksakan sehingga tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Hal ini disampaikan oleh salah satu pemateri dari Forum Masyarakat Sipil Peduli Syariah (FM SPS), Affan Ramli dalam diskusi tentang Qanun Jinayat yang digelar oleh Lingka Forum di Lingka Kupi, Darussalam, Senin 4 Februari 2013.

Akibat pemberlakuan syariat Islam yang dipaksakan dalam pemberlakuannya, kata dia, sehingga hanya menyentuh masyarakat sipil biasa. Sementara masyarakat lapisan atas, terkesan kebal hukum.

Menurut Affan, sebenarnya ada aspek lain yang bisa diatur sesuai dengan syariat Islam di Aceh. Salah satunya yaitu qanun tentang penerapan hukum perekonomian berlandaskan syariat Islam dan pemberlakuan qanun pendidikan syariat Islam.

Kata dia, selama ini pendidikan di Aceh masih menggunakan dualisme dalam penerapannya. Maksud dia, pemberlakuan tentang pendidikan umum masih mirip ala kolonialisme Belanda pada masa dulu yang menggunakan teori ke barat- baratan. Selain itu, kata dia, juga penerapan pendidikan agama yang sifatnya masih tradisional.

“Adanya penerapan pendidikan yang masih bersifat pendidikan ilmu sosial umum dengan gaya kolonialisme dan juga penerapan pendidikan agama yang masih tradisional, maka pemberlakukan syariat islma di Aceh akan sulit berkembang,” kata dia.

Selain itu, kata Affan, hukum ekonomi yang berlaku di Aceh juga masih bersifat konvensional. Hal ini menyebabkan mewabahnya perusahaan-perusahaan yang memakan riba akan terus lahir di Aceh.

"Untuk itu diharapkan agar pemberlakuan Qanun Syariat Islam di bidang ekonomi merupakan hal yang mendesak diberlakukan," kata dia.

Kata dia, mengenai qanun seperti cambuk terhadap pelaku pelanggaran syariat Islam selama ini dinilai terlalu cepat.

Selain itu dalam penerapan qanun syariat Islam, kata dia, seperti Qanun Jinayat yang selama ini sudah dibahas jangan hanya di terapkan untuk masyarakat saja. Tapi juga harus berlaku untuk pemerintah, apalagi pemerintah merupakan panutan masyarakat.

“Jadi pemerintah juga harus berani untuk memberlakukan syariat Islam, seperti tentang jinayat untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk masyarakat. Jika tidak, lebih baik tidak usah diberlakukan saja,” ujar Affandi.[](bna)

  • Uncategorized

Leave a Reply