Diduga Penyelenggara Pilkada Terlibat Pemalsuan Surat MK

BANDA ACEH – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Aceh menduga ada keterlibatannya penyelenggara pelaksanaan pemilihan kepala daerah terkait kasus surat palsu Mahkamah Konstirusi (MK) di Sabang.

Hal itu disampaikan Anggota Panwaslu Aceh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Asqalani kepada wartawan usai pertemuan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh dan LBH Banda Aceh tadi pagi (Sabtu 14/1) di Setui Kupie Atjeh.

Dari pertemuan itu, telah melahirkan sebuah rekomendasi terhadap tindak lanjut pengusutan tindak pidana Pilkada tersebut. “Rekomendasi ini bahwa hari ini Panwaslu Provinsi akan mengirimkan surat kepada Panwaslu Sabang untuk menindak lanjuti perkara itu  ke Polres Sabang,” katanya.

“Dugaan tindak pidana Pilkada sedang dalam proses pengembangan yang saat ini sedang di lakukan oleh Panwaslu Sabang. Namun, sejauh ini belum ada perkembangan dari panwaslu Sabang terkait bukti bukti yang perlu di kumpulkan,” ujarnya.

Selain itu, kata Asqalani, Panwaslu Aceh juga meminta kepada Panwaslu Sabang untuk mengklarifikasikan pihak–pihak yang di duga terlibat dalam mendesain pemalsuan dokumen tersebut.

“Kami memberi waktu kepada Panwaslu Sabang selama satu minggu untuk menindak lanjuti kajiannya ke Kapolres Sabang,”katanya. “Apabila Panwaslu dan Polres Sabang tidak menanggapi perkara ini, maka Gerak, LBH serta Panwaslu akan berkoordinasi kembali.”

Asqalani menambakan, pihaknya akan meminta Polres Sabang untuk mengumpulkan bukti tentang keterlibatan penyelenggara Pilkada, yang dalam kontek ini adalah KIP Sabang, dikarenakan  Panwaslu Aceh menduga ada keterlibatan KIP  dalam mendesain Surat Palsu tersebut.

“Kalau nanti cukup bukti, Panwaslu Aceh akan merekomendasikan ke Bawaslu dan KPU pusat untuk di kenakan kode etik atau pemberhentian kepada yang bersangkutan,” katanya.

Sementara itu Koordinator GeRAK, Askalani kepada The Atjeh Post mengatakan, GeRAK dan LBH akan terus memantau tindak lanjut perkara ini sampai tuntas. “Apabila bukti yang ditemukan Panwaslu tidak mengarah ke tindak pidana pilkada, maka kita minta Panwaslu Aceh untuk mengeluarkan rekomendasi  dan akan melaporkannya ke Polda Aceh,” katanya.

Selain itu, Askhalani menambahkan, mereka juga akan menunggu selama seminggu tanggapan Panwaslu sabang. “Selama ini Panwaslu Sabang di duga menggantung perkara tersebut. Mereka terkesan tidak mau menindak lanjuti perkara ini,”katanya. “Maka kita akan terus memantau sampai tuntas,” ujarnya.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply