Dewan Pidie Jaya datangi KPU minta cabut surat perpanjangan tugas KIP

DEWAN Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Pusat di Jakarta meminta dicabut surat keputusan tentang perpanjangan masa tugas keanggotaan Komisi Independen Pemilihan di kabupaten ini.

Dewan menyesalkan kebijakan KPU yang mengeluarkan surat keputusan tersebut. “Kita mendesak KPU mencabut SK (surat keputusan) perpanjangan tugas masa jabatan komisioner KIP Pidie Jaya. Kita minta KPU segera mengesahkan komisoner KIP yang telah ditetapkan oleh DPRK,” kata Ketua Komisi A DPRK Pidie Jaya, Bahrum Mohd. Rasyid, Rabu 22 Mei 2013.

Saat dikonfirmasi ATJEHPOSTcom via telepon selular, Bahrum mengaku sedang berada di kantor KPU Pusat di Jakarta untuk meminta agar dicabut Keputusan KPU Nomor 413/kpts/KPU/tahun 2013 tentang perpanjangan masa jabatan keanggotaan KIP Pidie Jaya dan Subulussalam.

“Ini masih dibahas dengan KPU, ada perwakilan DPR dan Pemerintah Aceh juga di sini,” kata Bahrum yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Pihak pemerintah dan DPR Aceh sangat menyesalkan sikap KPU yang telah mencederai kekhususan Aceh”.

Kata dia, rekrutmen anggota KIP Pidie Jaya yang dilakukan Komisi A DPRK Pidie Jaya telah sesuai pasal 56 UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Permasalahan surat keputusan itu juga dibicarakan dalam pertemuan antara Pemerintah Aceh dengan Komisi Pemilihan Umum di lantai 8 kantor Kementerian Dalam Negeri, Selasa kemarin, 21 Mei 2013. Dalam pertemuan itu, seperti kata Ketua Komisi A DPR Aceh Adnan Beuransyah, kepada ATJEHPOSTcom, KPU mencabut SK perpanjangan masa tugas KIP Pidie Jaya dan KIP Subulussalam.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply